KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Operasional pabrik BYD di Subang bukan sekadar seremoni. Di balik peresmian yang berlangsung Kamis (3/9/2026) itu, ada kewajiban besar yang harus dipenuhi: memproduksi 92.000 unit mobil listrik secara lokal. Jumlah ini adalah sisa kuota impor yang belum "dibayar" dengan produksi dalam negeri.
Head of Public and Government Relations BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, mengungkapkan bahwa pihaknya mendapat izin mengimpor hingga 100.000 unit kendaraan selama dua tahun program insentif berjalan. Realisasi impor yang dilakukan BYD tercatat 92.000 unit.
Skema Impor dan Kewajiban Produksi 1:1
Kebijakan ini berakar dari regulasi Peraturan Menteri Investasi Nomor 6/2023 juncto Permeninvest 1/2024 dan PMK 135 Tahun 2024. Produsen yang berkomitmen membangun pabrik diberikan relaksasi bea masuk 0 persen untuk impor CBU, padahal tarif normal bisa mencapai 50 persen.
Imbalannya, pabrikan wajib memenuhi komitmen produksi dengan rasio 1:1. Artinya, setiap unit yang diimpor harus diimbangi produksi lokal dengan spesifikasi teknis setara, termasuk kapasitas baterai dan motor listrik yang tidak boleh diubah.
BYD bukan satu-satunya pemain yang terikat aturan ini. PT National Assemblers (Citroen, AION, Maxus, VW), PT Geely Motor Indonesia, PT VinFast Automobile Indonesia, PT Era Industri Otomotif (Xpeng), dan Inchcape Indomobil Energi (GWM) juga menandatangani komitmen serupa.
Target Pelunasan Utang Produksi BYD
Pemerintah memberi tenggat produksi lokal mulai 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027. Jika target tidak tercapai, bank garansi senilai bea masuk yang ditangguhkan akan dicairkan sebagai sanksi.
Luther menegaskan keyakinannya bahwa kewajiban tersebut bisa dituntaskan lebih cepat. "Saya rasa dua tahun ke depan, dari tahun ini, sudah dapat kita fulfill, kalau lihat sekarang trennya BYD cukup signifikan ya secara penjualan," tuturnya di Subang, Kamis (3/9/2026).
Optimisme itu beralasan. Penjualan BYD di pasar domestik terus menanjak sepanjang 2025, memberikan ruang bagi pabrik Subang untuk menyerap permintaan yang selama ini dipasok dari impor.
Apa Dampaknya bagi Konsumen?
Mulai beroperasinya pabrik lokal berarti rantai pasok BYD di Indonesia tidak lagi bergantung penuh pada impor. Konsekuensinya, harga jual unit rakitan lokal berpotensi lebih stabil karena tidak terpengaruh fluktuasi kurs dan bea masuk.
Konsumen juga akan mendapati spesifikasi kendaraan yang identik dengan versi impor. Regulasi memastikan kapasitas baterai dan motor listrik tidak berubah, sehingga performa dan jarak tempuh kendaraan tetap sesuai klaim pabrikan.
Kabar baiknya, BYD tidak sendirian menghadapi tekanan tenggat produksi ini. Seluruh pabrikan yang meneken komitmen investasi berada dalam posisi yang sama, dan pemerintah akan konsisten mencairkan bank garansi bagi yang gagal memenuhi janji.
