PALEMBANG — Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel memperketat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi lewat pemantauan transaksi harian dan pencocokan data kendaraan di SPBU. Dari hasil verifikasi, ribuan nomor polisi yang terindikasi menebus solar dan pertalite di luar peruntukan telah dinonaktifkan dari sistem Subsidi Tepat.
Pemblokiran menyebar di lima provinsi wilayah kerja Pertamina Sumbagsel. Sumatera Selatan menyumbang 2.439 nopol, Lampung 2.793 nopol, Jambi 1.117 nopol, Bengkulu 966 nopol, dan Bangka Belitung 1.274 nopol.
Bagaimana Pertamina Menemukan Kendaraan yang Menyalahgunakan Subsidi?
Pengawasan berjalan lewat dua pintu. Pertama, pemantauan transaksi di dispenser SPBU untuk melihat pola pembelian yang tidak wajar, misalnya satu kendaraan mengisi BBM bersubsidi berkali-kali dalam periode singkat.
Kedua, pencocokan data kendaraan saat pembelian. Sistem Subsidi Tepat memverifikasi nopol, jenis kendaraan, dan volume pengisian terhadap ketentuan yang berlaku. Jika ditemukan ketidaksesuaian, transaksi ditandai untuk diverifikasi lebih lanjut.
Pertamina menyatakan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya pada periode tertentu. Tujuannya memastikan BBM bersubsidi diterima masyarakat yang berhak sesuai ketentuan.
Lampung dan Sumsel Jadi Penyumbang Terbanyak
Dua provinsi dengan volume konsumsi BBM tinggi mencatat angka pemblokiran terbesar. Lampung berada di posisi teratas dengan 2.793 nopol, disusul Sumatera Selatan dengan 2.439 nopol.
Wilayah Bangka Belitung mencatat 1.274 nopol diblokir, sementara Jambi 1.117 nopol dan Bengkulu 966 nopol. Sebaran ini menunjukkan praktik penyalahgunaan tidak terpusat di satu daerah saja, melainkan merata di jalur distribusi Sumbagsel.
Antrean Panjang di SPBU Belum Sepenuhnya Terurai
Meski ribuan nopol sudah diblokir, keluhan antrean panjang di sejumlah SPBU masih muncul. Warga di beberapa titik mengaku tetap mengantre lama untuk mengisi solar maupun pertalite.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan soal efektivitas pemblokiran di lapangan. Sebagian pengamat menilai pengawasan hulu lewat sistem digital perlu dibarengi pengecekan fisik di SPBU, terutama pada jam-jam sibuk.
Pertamina belum merinci berapa persen penurunan antrean setelah pemblokiran diterapkan. Perusahaan menegaskan pemantauan akan terus diperketat dan data kendaraan diperbarui berkala.
Apa Sanksi bagi Kendaraan yang Diblokir?
Nopol yang masuk daftar blokir tidak bisa lagi bertransaksi BBM bersubsidi di sistem Subsidi Tepat. Pemilik kendaraan yang merasa datanya salah dapat mengajukan verifikasi ulang melalui mekanisme yang disediakan Pertamina.
Pemblokiran bersifat sementara hingga proses verifikasi selesai. Jika terbukti tidak ada pelanggaran, status kendaraan dapat dipulihkan. Sebaliknya, jika pelanggaran terkonfirmasi, pemblokiran diperpanjang.
Pertamina mengimbau pemilik kendaraan mendaftarkan data secara akurat dan tidak memodifikasi informasi kendaraan untuk menebus BBM bersubsidi. Pendaftaran yang benar mempercepat proses verifikasi dan mengurangi risiko pemblokiran.
