JAKARTA — Pemerintah menegaskan aksi damai Greenpeace di Bundaran HI tidak dipersoalkan. Syahganda menyebut penyampaian pendapat di ruang publik sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin negara.
Di saat bersamaan, pemerintah menjalankan sejumlah kebijakan untuk menangani persoalan lingkungan sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah gejolak ekonomi global.
Karhutla Ditangani Langsung oleh Presiden
Untuk krisis iklim, pemerintah memperkuat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo memimpin langsung penanganan karhutla dan mengarahkan tambahan belanja tidak terduga (BTT) Rp760 miliar untuk tujuh provinsi dan 35 kabupaten/kota terdampak.
Penegakan hukum juga diperketat. Presiden meminta sanksi bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan diperberat, hingga perbuatannya dapat digolongkan sebagai terorisme ekologi.
Stimulus Rp26,34 Triliun untuk Tahan Daya Beli
Dari sisi ekonomi, pemerintah menyiapkan paket stimulus semester II 2026 senilai Rp26,34 triliun. Paket itu mencakup bantuan beras 10 kilogram bagi 33,24 juta penerima manfaat.
“Untuk meringankan biaya hidup, pemerintah menyiapkan paket stimulus semester II 2026 senilai Rp26,34 triliun, termasuk bantuan beras 10 kg bagi 33,24 juta penerima manfaat, harga BBM yang tidak naik hingga akhir 2026, dan tambahan beras SPHP 1 juta ton untuk menahan gejolak harga pangan,” ujar Syahganda.
Penambahan pasokan beras diharapkan menjaga stabilitas harga pangan. Kebijakan harga BBM ditujukan memberi kepastian bagi masyarakat di tengah tekanan ekonomi.
Pemerintah Ajak Greenpeace Serahkan Data dan Rekomendasi
Syahganda menegaskan pemerintah terbuka terhadap masukan Greenpeace, termasuk data dan rekomendasi yang dapat dipakai kementerian terkait sebagai bahan evaluasi.
“Kami memahami pekerjaan ini belum selesai, karena itu kami mengajak Greenpeace terus menyampaikan data dan rekomendasinya kepada kementerian terkait sebagai masukan perbaikan,” ujarnya.
Pemerintah menyadari penanganan krisis iklim dan perlindungan daya beli membutuhkan upaya berkelanjutan. Aspirasi lewat aksi publik dipandang sebagai bagian dari ruang partisipasi masyarakat dalam mendorong perbaikan kebijakan.
