KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Pelindo Regional 1 mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan, Selasa (20/10/2026), untuk membuka jalur koordinasi dengan aparat penegak hukum. Langkah itu diambil setelah Hanny Uktolseya dilantik sebagai Executive Director 1 Pelindo Regional 1. Audiensi berlangsung sebagai upaya menutup celah pelanggaran hukum dalam operasional kepelabuhanan.
Pelindo Regional 1 menemui Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, di Kantor Kejati Sumut, Medan. Pertemuan itu jadi ajang perkenalan Hanny Uktolseya yang baru mengemban jabatan Executive Director 1, sekaligus membuka jalur komunikasi resmi antara operator pelabuhan dan aparat penegak hukum di wilayah kerja Sumatera Utara.
Agenda silaturahmi itu dibawa ke ranah yang lebih teknis: kepatuhan hukum dalam penyelenggaraan operasional kepelabuhanan. Pelindo Regional 1 menyebut audiensi sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dengan institusi penegak hukum, bukan sekadar kunjungan protokoler.
Mengapa Pelindo Regional 1 Datang ke Kejati
Manager Hukum dan Humas Pelindo Regional 1, Fadillah Haryono, menyampaikan bahwa hubungan kelembagaan yang baik dengan aparat penegak hukum menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan. Setiap kegiatan, menurutnya, harus berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pelindo Regional 1 mengelola layanan kepelabuhanan di sejumlah titik di Sumatera Utara, termasuk kawasan Pelabuhan Belawan yang menjadi pintu gerbang perdagangan internasional wilayah tersebut. Aktivitas bongkar muat, lalu lintas kapal, hingga kontrak kerja sama dengan mitra usaha berada dalam lingkup pengawasan yang menuntut kepatuhan tinggi.
Dalam audiensi itu, Pelindo Regional 1 menegaskan komitmen menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Integritas dan kepatuhan terhadap regulasi disebut sebagai fondasi operasional, bukan pelengkap administrasi.
Fokus Pencegahan, Bukan Penindakan
Arah pembicaraan kedua pihak menyoroti upaya pencegahan potensi pelanggaran hukum. Koordinasi lebih awal dinilai lebih efektif dibanding penanganan setelah masalah muncul, terutama pada sektor kepelabuhanan yang melibatkan banyak pihak dan transaksi bernilai besar.
Kejati Sumut berperan sebagai mitra konsultasi hukum bagi institusi di wilayahnya melalui fungsi perdata dan tata usaha negara. Jalur itu memungkinkan Pelindo Regional 1 berkonsultasi soal kontrak, sengketa, maupun tata kelola sebelum persoalan berkembang menjadi perkara hukum.
Bagi pelaku usaha di sekitar pelabuhan, termasuk perusahaan ekspedisi, penyedia jasa bongkar muat, dan UMKM yang bergantung pada arus barang, kepastian hukum berdampak langsung pada biaya dan waktu layanan. Iklim usaha yang kondusif di kawasan pelabuhan menjadi prasyarat bagi kelancaran distribusi barang ke wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya.
Langkah Setelah Audiensi
Pelindo Regional 1 menyatakan akan terus membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum. Tujuannya mewujudkan pelayanan kepelabuhanan yang profesional, andal, aman, dan berkelanjutan.
Sinergi itu diharapkan memberi kontribusi positif bagi peningkatan kualitas layanan kepelabuhanan serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Sumatera Utara. Bagi Pelindo sebagai badan usaha milik negara, kedekatan dengan Kejati menjadi sinyal bahwa fungsi pengawasan internal dan kepatuhan eksternal berjalan seiring.
Langkah serupa lazim ditempuh BUMN di sektor infrastruktur untuk memperkecil risiko hukum pada proyek dan operasional. Bagi Pelindo Regional 1, audiensi ini menjadi titik awal bagi Executive Director 1 yang baru menjabat untuk menempatkan kepatuhan sebagai bagian dari agenda kerja, bukan beban tambahan.
