KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Industri kelapa sawit Indonesia selama ini identik dengan ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang nilai tambahnya relatif rendah. Kini, pemerintah gencar mendorong hilirisasi alias pengolahan di dalam negeri agar produk turunannya bisa dimanfaatkan lebih luas, termasuk oleh pelaku usaha kecil dan menengah.
Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika, mengatakan bahwa potensi produk turunan sawit sangat besar. "Mulai dari oleokimia untuk sabun, kosmetik, hingga biodiesel, semuanya bisa diproduksi oleh UMKM jika ada pendampingan dan akses teknologi," ujarnya dalam diskusi industri pekan lalu.
Dari CPO ke Produk Bernilai Tambah Tinggi
Satu ton CPO yang diekspor mentah hanya bernilai sekitar Rp 12-15 juta. Namun, jika diolah menjadi oleokimia seperti fatty alcohol atau gliserin, nilainya bisa melonjak hingga Rp 40-60 juta per ton. Bahkan, jika diolah lebih lanjut menjadi bahan baku kosmetik atau farmasi, harganya bisa menembus Rp 100 juta per ton.
Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menunjukkan, ekspor produk hilir sawit pada 2025 mencapai 18,5 juta ton, naik 12 persen dibanding tahun sebelumnya. Artinya, permintaan global terhadap produk turunan sawit terus tumbuh.
Bagi UMKM, celah ini terbuka lebar. Mereka bisa memproduksi sabun, deterjen, lilin, hingga pelumas berbasis sawit dengan modal yang relatif terjangkau. Beberapa BUMN seperti Pertamina dan Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) telah menyiapkan skema kemitraan untuk memasok bahan baku olahan ke pelaku UMKM.
Dukungan BUMN dan Perbankan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, misalnya, telah mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 120 triliun pada 2025 dengan bunga 6 persen per tahun. Sebagian dari dana itu dialokasikan khusus untuk UMKM yang bergerak di sektor hilir sawit.
"Kami melihat potensi besar dari UMKM sawit hilir. Selain menyerap tenaga kerja, mereka juga memperkuat rantai pasok dalam negeri," kata Direktur UMKM BRI, Amalia Suyanti, dalam keterangan resmi.
Sementara itu, PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, Pertamina Patra Niaga, juga menjalin kerja sama dengan koperasi sawit untuk memasok bahan baku biodiesel. Program B35 yang berjalan sejak 2023 telah menyerap lebih dari 10 juta kiloliter biodiesel per tahun, sebagian besar dipasok dari dalam negeri.
Bagi UMKM, tantangan utamanya adalah akses teknologi dan standarisasi produk. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah menyediakan program pendampingan teknis dan sertifikasi produk halal untuk produk turunan sawit. "Kami targetkan 500 UMKM sawit hilir bisa tersertifikasi tahun ini," tambah Putu.
Dengan harga CPO global yang masih fluktuatif, hilirisasi menjadi strategi jitu untuk menstabilkan pendapatan petani dan pelaku usaha. Produk turunan sawit bukan lagi sekadar komoditas, melainkan panggung baru bagi UMKM Indonesia untuk naik kelas.