KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Teknik paludikultur menawarkan cara membudidayakan lahan gambut tanpa drainase yang memicu kekeringan dan kebakaran. Sistem ini sudah terbukti aman, tetapi pasar komoditasnya belum terbentuk sehingga petani ragu beralih. Pemerintah diminta menyiapkan insentif karbon agar praktik ini berkelanjutan.
Head of International Research Institute for Environment and Climate Change IPB University, Rizaldi Boer, menegaskan bahwa pemanfaatan lahan gambut untuk aktivitas ekonomi memerlukan varietas tanaman yang sesuai dengan ekosistemnya. Pendekatan itu dikenal sebagai paludikultur, yakni konversi model budidaya yang selama ini butuh drainase menjadi tanpa pengeringan sama sekali.
Paludikultur adalah sistem budidaya di lahan basah seperti gambut tanpa pembuatan drainase. Logikanya sederhana: gambut yang kering langsung menjadi bahan bakar yang mudah terbakar.
Tanaman Apa yang Cocok Ditanam di Lahan Gambut Basah
Rizaldi menyebut sejumlah komoditas yang sesuai untuk sistem ini, mulai dari sagu, gemor, hingga pohon penghasil resin seperti jelutung. Menurut dia, paludikultur bukan pendekatan baru dan sudah banyak diadaptasi di lapangan.
"Itu pasti aman. Kalau itu sudah dilakukan, tidak pernah lagi kebakaran," kata Rizaldi saat ditemui di Jakarta, Jumat (18/9).
Kunci keberhasilannya ada pada tata air. Rizaldi mengingatkan agar permukaan air di lahan gambut dijaga tetap stabil dan tidak dibiarkan turun di bawah 40 sentimeter dari permukaan tanah. Kegiatan di atas gambut, katanya, harus dijalankan secara berkelanjutan.
Pasar Komoditas Jadi Penghambat Utama
Kendala terbesar bukan pada teknik budidayanya, melainkan pada hilirisasi. Pasar komoditas hasil paludikultur belum terbentuk dengan baik sehingga petani yang ingin beralih menghadapi risiko tidak bisa menyalurkan produknya.
"Di situ-lah pemerintah melakukan insentif untuk manfaat karbon yang dihasilkan dari kegiatannya," ujar Rizaldi.
Insentif karbon dinilai menjadi jembatan agar petani tetap mendapat nilai ekonomi selama pasar komoditas belum matang. Tanpa dorongan itu, peralihan dari budidaya berbasis drainase ke paludikultur berjalan lambat.
Kaitan Karhutla dengan Target Emisi NDC Indonesia
Rizaldi menekankan bahwa timbulan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lain sangat menentukan pencapaian target penurunan emisi dalam dokumen nationally determined contributions (NDC). Jika insiden kebakaran hutan dan lahan yang melepas emisi tidak ditangani, target NDC Indonesia sulit dicapai.
Dalam dokumen enhanced NDC, Indonesia mematok penurunan emisi gas rumah kaca pada 2030 sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan 43,2% dengan dukungan internasional.
Restorasi Gambut Diminta Masuk RUU Pengendalian Perubahan Iklim
Di tengah bergulirnya penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim, Rizaldi berharap aspek restorasi ekosistem gambut untuk mencegah karhutla ikut dibahas.
"Saya tidak tahu undang-undang sejauh atau serinci apa itu bisa dituangkan, tapi aspek itu menjadi sangat penting untuk disinggung," ujar dia.
Bagi pelaku usaha di sektor perkebunan dan kehutanan, arah regulasi ini akan menentukan kelayakan investasi jangka panjang di lahan gambut. Perusahaan yang lebih dulu mengadopsi praktik tanpa drainase berpotensi mendapat nilai tambah dari pasar karbon, seiring menguatnya tuntutan keberlanjutan dari pembeli global.
