PANGKALPINANG — Anjloknya harga TBS sawit di Bangka Belitung dalam beberapa pekan terakhir memicu respons cepat DPRD provinsi. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama APDESI Babel, DPRD menegaskan akan mengawal stabilitas harga dan memastikan perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS) membeli TBS sesuai kesepakatan dengan pemerintah daerah.
Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menyebut pihaknya mengacu pada hasil rapat di Kementerian Pertanian yang dipimpin Wakil Menteri Pertanian pada 29 Mei 2026. Salah satu poin penting dalam rapat tersebut adalah meminta PKS kembali membeli TBS berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat bersama Dinas Pertanian dan Perkebunan pada 7 Mei 2026.
“DPRD meminta tolong kepada pabrik-pabrik PKS agar membeli sawit berdasarkan hasil kesepakatan rapat dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan pada 7 Mei 2026 yang juga telah disampaikan oleh Gubernur,” ujar Didit.
Petani Menjerit: Harga Turun Rp 1.200, Naik Hanya Rp 200
Para petani yang hadir dalam audiensi mengeluhkan kondisi harga yang tidak stabil. Menurut Didit, penurunan harga TBS bisa mencapai Rp 1.200 per kilogram dalam waktu singkat, sementara kenaikannya hanya sekitar Rp 200 per kilogram.
“Harga sawit turun seperti air hujan, naiknya seperti siput berjalan. Turunnya bisa hampir Rp 1.200 per kilogram, sementara naiknya hanya sekitar Rp 200. Artinya harga belum stabil,” ungkap Didit.
Akibatnya, petani menilai harga ideal TBS saat ini berada di kisaran Rp 2.700 per kilogram agar mereka masih bisa memperoleh keuntungan dan menjaga keberlangsungan usaha perkebunan. Saat ini, harga di tingkat petani hanya berkisar Rp 2.100 per kilogram.
“Menurut para petani, idealnya dibeli Rp 2.700 per kilogram supaya mereka bisa bernapas. Saat ini masih berada di kisaran Rp 2.100 sehingga terjadi kerugian,” ujarnya.
Dugaan Permainan Timbangan dan Mahalnya Pupuk Jadi Sorotan
Selain persoalan harga, DPRD Babel juga menerima aspirasi terkait dugaan praktik permainan timbangan yang merugikan petani. Didit menyebut hal itu akan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dan Satgas Pangan yang turut hadir dalam pertemuan.
“Satgas Pangan akan memantau perkembangan harga. Jika ada yang melanggar aturan, tentu menjadi kewenangan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti,” tegasnya.
Keluhan lain yang mencuat adalah mahalnya biaya produksi perkebunan, terutama harga pupuk. Para petani saat ini berada dalam tekanan ganda: harga sawit turun drastis sementara biaya produksi terus meningkat.
Dampak Ekonomi Meluas, Daya Beli Masyarakat Terancam
Didit mengingatkan bahwa persoalan harga sawit bukan hanya menyangkut sektor perkebunan semata, tetapi berdampak luas terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Bangka Belitung. Ketika harga sawit jatuh, daya beli masyarakat ikut melemah, aktivitas UMKM menurun, dan pasar menjadi sepi.
“Jika harga sawit drop, dampaknya ke daya beli masyarakat. UMKM melemah, pasar sepi. Ini akan menjadi persoalan yang kompleks jika tidak segera ditangani,” katanya.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD Babel berencana bertemu langsung dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian untuk memastikan kebijakan yang telah disepakati berjalan efektif dan memberikan kepastian bagi petani sawit di daerah.
Didit mengapresiasi APDESI, para kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta berbagai organisasi yang selama ini aktif menyuarakan keresahan masyarakat terkait anjloknya harga sawit.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada para kepala desa, BPD, dan asosiasi yang sejak awal sangat peduli terhadap keresahan masyarakat. Ini menunjukkan kepedulian bersama untuk memperjuangkan kesejahteraan petani,” tutupnya.
