KOBA — Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah, Batianus, meminta pengawasan ketat terhadap distribusi BBM bersubsidi agar tidak disalahgunakan, termasuk untuk mendukung aktivitas pertambangan liar. Permintaan ini disampaikan menyusul keluhan warga yang kesulitan mendapatkan BBM di SPBU dalam sepekan terakhir.
SPBU Ditutup, Antrean Mengular di SPBU Berok
Batianus menjelaskan, antrean panjang terjadi karena salah satu SPBU di Koba tengah menjalani sanksi penutupan sementara dari Pertamina. Akibatnya, seluruh konsumen beralih ke SPBU Berok yang masih beroperasi, sehingga terjadi penumpukan kendaraan.
"Kalau Pertamina memberi sanksi dengan menutup sementara satu SPBU, mestinya kuota di SPBU Berok ditambah agar tidak terjadi penumpukan pembeli BBM," ujarnya di Koba, Selasa.
Jangan Sampai BBM Subsidi untuk Tambang
Ia menegaskan, BBM bersubsidi harus diprioritaskan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan untuk kepentingan pertambangan. "Jangan sampai BBM bersubsidi disalahgunakan," kata Batianus.
Menurut dia, jika alokasi BBM subsidi untuk Bangka Tengah memang belum mencukupi, Pertamina wajib menambah pasokan. Distribusi yang tepat sasaran menjadi kunci agar masyarakat tidak terus kesulitan sementara pihak tidak berhak justru menikmatinya.
Pengerit Jadi Dilema: Dilarang Regulasi, Dibutuhkan Warga
Terkait keberadaan pengecer atau pengerit, Batianus mengakui mereka telah menjadi bagian dari rantai distribusi, terutama bagi warga yang tinggal jauh dari SPBU. Namun, ia menegaskan secara regulasi praktik ini tidak diperbolehkan.
"Secara regulasi memang pengerit tidak diperbolehkan. Tetapi, jika memang sulit menutup ruang geraknya, maka harus diatur dengan baik. Jangan sampai pengerit menguasai pembelian di SPBU, masyarakat umum harus tetap menjadi prioritas," tegasnya.
Usulan Pertashop untuk Wilayah Terpencil
Untuk solusi jangka panjang, Batianus mendorong pemerintah bersama Pertamina mengkaji pembangunan Pertashop di desa-desa yang masih terbatas layanan distribusi BBM. Langkah ini dinilai bisa memperluas akses masyarakat tanpa harus bergantung pada pengerit.
Ia juga mengimbau masyarakat tidak melakukan panic buying. "Isi BBM secukupnya sesuai kebutuhan agar distribusi berjalan normal dan semua masyarakat bisa terlayani," katanya.
Pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, termasuk Sekretaris Daerah, untuk mencari solusi agar persoalan ini tidak menimbulkan dampak lebih luas terhadap perekonomian daerah.
