Menteri Amran Kembali Garang: Mafia Pangan dan Koruptor Jadi Target, Petani Dijanjikan Lahan Aman

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Pemerintah memastikan perang melawan mafia pangan dan koruptor di sektor pertanian tidak akan berhenti di tengah jalan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa praktik ilegal seperti monopoli distribusi pupuk, penimbunan hasil panen, hingga penguasaan lahan secara tidak sah sudah sangat merugikan rakyat dan negara. Ia menyebut modus-modus ini sudah berlangsung lama dan menjadi momok bagi kesejahteraan petani.

Petani Jadi Korban Utama Praktik Ilegal

Menurut Amran, dampak paling nyata dari praktik mafia ini adalah turunnya pendapatan petani. Mereka dipaksa membeli pupuk dengan harga tinggi di luar Harga Eceran Tertinggi (HET) atau menjual hasil panen di bawah harga pasar karena dikuasai tengkulak. "Negara hadir untuk melindungi petani. Kami tidak akan mentolerir praktik curang yang menyengsarakan mereka," ujar Amran dalam pernyataan resmi di Jakarta, pekan lalu.

Selain itu, penguasaan lahan ilegal oleh oknum bermodal besar juga menjadi sorotan. Lahan-lahan produktif yang seharusnya digarap petani justru dikuasai secara sepihak. Hal ini memicu konflik agraria dan menghambat target swasembada pangan nasional.

Sanksi Tegas dan Pengawasan Diperketat

Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku. Amran menginstruksikan jajarannya untuk memperketat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dan rantai pasok pangan. "Kami sudah memiliki data dan nama-nama pelaku. Tidak ada lagi ruang bagi mereka untuk bermain," tegasnya.

Langkah ini merupakan bagian dari program prioritas pemerintah untuk menciptakan ekosistem pertanian yang adil. Dengan memberantas mafia pangan, pemerintah berharap harga gabah dan komoditas strategis lainnya bisa stabil di tingkat petani. Ke depan, sistem distribusi juga akan didigitalisasi untuk meminimalisir kebocoran dan manipulasi data.

Perang terhadap mafia ini dinilai krusial mengingat sektor pertanian menyerap jutaan tenaga kerja dan menjadi fondasi ketahanan pangan Indonesia. Jika praktik ilegal terus dibiarkan, target peningkatan produksi pangan nasional dipastikan sulit tercapai.