PANGKALPINANG — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan akan membedah total postur anggaran yang diajukan pemprov dalam rancangan perubahan APBD 2026. Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta, menyatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen Perubahan RKUA dan PPAS yang telah diterima.
"Alhamdulilah hari ini sudah diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung RKUA PPAS TA 2026," ujar Edi usai paripurna.
"Kita nanti akan melakukan pemeriksaan bagaimana postur anggaran untuk dilakukan penyesuaian. InsyaAllah kita DPRD Babel akan terus mengawal daripada jalannya pemerintah provinsi ini dengan baik," ucapnya.
PAD Naik, tapi SILPA Anjlok Hampir Setengahnya
Di balik pengajuan perubahan anggaran tersebut, Gubernur Babel Hidayat Arsani blak-blakan soal kondisi fiskal daerah. Semester pertama 2026 memang mencatatkan tren positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkat optimalisasi pajak dan retribusi. Namun, ruang fiskal pemerintah justru menyempit karena SILPA anjlok hingga 45,66 persen.
Kondisi ini menjadi dasar utama pemprov untuk menggeser postur anggaran di tengah tahun berjalan. Pemerintah menilai sejumlah program prioritas perlu disesuaikan agar tetap berjalan meski dengan keterbatasan kas daerah.
Pemutihan Pajak Kendaraan Jadi Andalan
Untuk mengejar target PAD yang sudah ditetapkan, Pemprov Babel menggelar program pemutihan pajak kendaraan mulai 1 Agustus hingga 31 Oktober 2026. Dalam periode tersebut, wajib pajak dibebaskan dari denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), denda SWDKLLJ tahun lalu, dan bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II.
Kebijakan ini diharapkan bisa mendongkrak penerimaan daerah di tengah tekanan fiskal yang sedang berlangsung. Masyarakat yang memiliki tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya pun punya kesempatan untuk melunasi tanpa beban denda tambahan.
Janji DPRD: Setiap Rupiah untuk Rakyat
Edi menegaskan, pembahasan perubahan APBD ini akan difokuskan pada kepentingan masyarakat Babel. DPRD berkomitmen mengawal setiap alokasi anggaran agar tepat sasaran, terutama di tengah keterbatasan fiskal yang ada.
"Semoga DPRD bersama dengan Pemerintah selalu solid bersama-sama agar anggaran ini dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Babel ini," pungkas Edi.
Pembahasan perubahan RKUA dan PPAS ini akan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan. DPRD akan mencermati setiap pos anggaran, termasuk memastikan program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga tidak terpotong akibat penyesuaian fiskal ini.
