PANGKALPINANG — Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) berhasil meraih predikat terbaik dalam kegiatan Sinkronisasi dan Inventarisasi Data Aset serta Pelaporan Keuangan Semester I Tahun 2026. Capaian ini menjadi bukti pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang akuntabel di lingkungan instansi tersebut.
Empat Hari Sinkronisasi, Fokus pada Ketepatan Data
Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, mulai 7 Juli hingga 10 Juli 2026, diikuti oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KemenHAM. Prosesnya mencakup pencocokan, pemutakhiran, dan inventarisasi data aset untuk memastikan tidak ada selisih antara data fisik, data administrasi, dan data pada sistem pelaporan.
Kanwil KemenHAM Babel dinilai unggul dalam kategori Ketepatan dan Kualitas Data. Kepala Kanwil KemenHAM Kepulauan Babel, Suherman, menyatakan penghargaan ini merupakan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran.
"Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas kinerja seluruh jajaran dalam menjaga ketelitian, konsistensi, dan validitas data aset maupun pelaporan keuangan," kata Suherman di Pangkalpinang, Selasa.
Komitmen pada Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih
Keberhasilan ini tidak lepas dari partisipasi aktif Kanwil KemenHAM Babel dalam setiap rangkaian kegiatan. Seluruh data aset dan laporan keuangan disiapkan secara tertib, lengkap, dan tepat waktu. Komitmen tersebut mencerminkan kesungguhan instansi dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang profesional dan efektif.
Suherman menambahkan, pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi, aset, dan keuangan. "Ke depan, Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk mempertahankan serta meningkatkan kualitas kinerja dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel," ujarnya.
Apa Dampak Penghargaan Ini bagi Pelayanan Publik?
Penghargaan ini menjadi indikator bahwa pengelolaan BMN di Kanwil KemenHAM Babel berjalan sesuai regulasi. Dengan data aset yang valid dan laporan keuangan yang akuntabel, proses perencanaan dan penganggaran ke depan diharapkan lebih tepat sasaran. Hal ini secara tidak langsung turut memperkuat fondasi pelayanan publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
