KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Anggota Komisi II DPR RI, Marinus Gea, menekankan bahwa keberhasilan pemerintah dalam menertibkan aset negara di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) harus diukur dari dampak ekonominya, bukan hanya dari kemenangan di meja hijau. Ia meminta pemerintah segera memaparkan rencana pemanfaatan aset eks Hotel Sultan secara transparan.
"Jangan sampai fokus kita hanya pada proses pengambilalihan aset. Pertanyaan yang harus dijawab pemerintah adalah berapa nilai aset yang berhasil diselamatkan, berapa potensi penerimaan negara sebelum dan sesudah pengambilalihan, serta bagaimana rencana pemanfaatan kawasan tersebut ke depan," ujar Marinus dalam keterangan resminya, Rabu (24/6/2026).
Empat Hal yang Harus Diungkap ke Publik
Menurut Marinus, publik berhak mengetahui secara komprehensif setidaknya empat hal terkait pengelolaan kawasan tersebut. Pertama, masterplan pengelolaan kawasan eks Hotel Sultan. Kedua, proyeksi pendapatan negara dari aset tersebut. Ketiga, model pengelolaan baru yang akan diterapkan. Keempat, kemungkinan kerja sama dengan pihak swasta.
"Jangan sampai aset yang sudah berhasil dikembalikan kepada negara justru tidak produktif dan menjadi beban baru bagi negara. Harus ada roadmap yang jelas," tegasnya.
Dampak Sosial dan Nasib Pekerja Tak Boleh Diabaikan
Politisi asal Nusa Tenggara Timur itu juga menyoroti aspek sosial dari proses penertiban. Ia mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan nasib pekerja, status kontrak tenaga kerja, serta keberlangsungan usaha tenant dan vendor yang selama ini menggantungkan hidup pada aktivitas di kawasan GBK.
"Dampak terhadap pekerja dan ekosistem ekonomi merupakan aspek yang sangat sensitif. Negara harus memastikan proses penertiban aset tidak mengabaikan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak," tegas Marinus.
Kemenangan Hukum Hanya Output, Outcome yang Jadi Ukuran
Marinus mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak dalam narasi kemenangan semata. Menurutnya, kemenangan di pengadilan hanyalah output, sementara yang lebih penting adalah outcome-nya bagi negara dan masyarakat.
"Apakah penerimaan negara meningkat, apakah manfaat publik bertambah, dan apakah kawasan tersebut menjadi lebih produktif. Itu yang harus menjadi ukuran keberhasilan sesungguhnya," ujarnya.
Ia menegaskan, jika tidak ada peningkatan manfaat publik, maka keberhasilan hukum pemerintah hanya akan dipersepsikan sebagai kemenangan administratif, bukan keberhasilan dalam tata kelola aset negara.
DPR Minta Audit Aset Strategis Bernilai Tinggi
Di akhir pernyataannya, Marinus meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kementerian Keuangan untuk melakukan audit terhadap aset-aset strategis negara yang bernilai tinggi. Ia menilai kasus eks Hotel Sultan harus menjadi momentum evaluasi tata kelola aset negara secara nasional.
"DPR berkepentingan memastikan seluruh aset strategis negara dikelola secara profesional dan akuntabel. Untuk itu, saya meminta BPK, BPKP, serta Kementerian Keuangan melakukan audit terhadap aset-aset strategis bernilai tinggi sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan pengawasan aset negara," pungkas Marinus.
