PANGKALPINANG — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Program Holding UMKM mengonsolidasikan 133.452 pelaku usaha ke dalam ekosistem berbasis klaster dari hulu ke hilir. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Babel, Arie Primajaya, menegaskan target program ini bukan lagi menambah jumlah pelaku usaha, melainkan menaikkan kelas dan daya saing produk lokal.
"Kita ingin produk UMKM tidak hanya dipasarkan di pasar lokal tetapi mampu menembus pasar global," kata Arie Primajaya di Pangkalpinang, Selasa.
Komposisi UMKM: Mikro Mendominasi 92,53 Persen
Data Dinas Koperasi dan UMKM mencatat dari total 133.452 UMKM, sebanyak 123.481 unit merupakan usaha mikro. Sisanya, usaha kecil tercatat 9.428 unit dan usaha menengah sebanyak 543 unit. Dominasi sektor mikro ini menjadi fokus utama intervensi pemerintah daerah.
Menurut Arie, tantangan ke depan bukan hanya produktivitas, tetapi juga memperkuat akses pembiayaan, perluasan pasar, dan penciptaan nilai tambah melalui hilirisasi produk. Strategi ini dinilai krusial agar pelaku usaha mikro tidak berhenti di tingkat produksi mentah.
Klaster Lada Putih Jadi Model Kolaborasi
Kementerian UMKM sebelumnya telah meresmikan holding UMKM klaster perkebunan lada putih di wilayah ini. Arie menilai skema itu menjadi mitra strategis bagi petani dan pelaku UMKM setempat, sekaligus contoh konkret kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perbankan, dan masyarakat.
"Holding UMKM klaster perkebunan lada putih ini tentunya menjadi momentum bagi kita mengholding UMKM sektor kelautan, perikanan, ekonomi kreatif dan lainnya untuk meningkatkan pembangunan dan perekonomian daerah ini," ujarnya.
Target: Rantai Pasok Lebih Kuat dan Berkelanjutan
Pemprov Kepulauan Babel berkomitmen mengawal kolaborasi ini agar manfaatnya terasa langsung oleh masyarakat. Peningkatan pendapatan petani, penguatan kapasitas UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja baru menjadi indikator keberhasilan yang dipantau pemerintah daerah.
Ke depan, model holding yang sama akan direplikasi untuk sektor kelautan, perikanan, dan ekonomi kreatif. Langkah ini diambil untuk memastikan pertumbuhan ekonomi daerah tidak bergantung pada satu komoditas, melainkan menyeluruh di berbagai sektor unggulan.
