PANGKALPINANG — Gelombang pemberantasan tambang ilegal di Bangka Belitung memasuki babak baru. Kapolda Babel Irjen Pol Viktor Sihombing menginstruksikan seluruh jajaran untuk bergerak lebih agresif memberantas aktivitas penambangan timah tanpa izin yang selama ini merugikan negara dan merusak lingkungan.
Perintah itu merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti maraknya praktik tambang liar di daerah penghasil timah tersebut. Viktor menegaskan arahan kepala negara adalah komando yang wajib dieksekusi di lapangan.
“Instruksi Presiden itu jadi perintah bagi kami. Jadi bagaimana kita merawat apa yang sudah ada sekarang, sekaligus juga warning untuk mempertahankan yang sudah baik,” ujar Viktor, Jumat (14/8/2026).
Ancaman Tegas untuk Oknum Aparat Pembeking
Viktor tidak main-main dalam menyikapi persoalan ini. Ia menyebut penegakan hukum akan menyasar semua pihak tanpa pandang bulu. Pesan itu sekaligus menjadi peringatan keras bagi aparat yang mencoba bermain mata dengan para penambang ilegal.
“Memang masih perlu dilakukan lagi upaya-upaya ya termasuk penegakan hukum. Belakangan ini kan kita juga baru saja melakukan penegakan hukum. Nah, itu akan terus kita lakukan,” katanya.
Pernyataan tegas tersebut menegaskan posisi Polda Babel di tengah sorotan nasional atas tata kelola tambang timah yang selama ini diwarnai praktik penyelundupan dan eksploitasi liar. Penindakan yang sudah berjalan disebut akan terus digencarkan, bukan sekadar respons sesaat.
IPR Jadi Kunci Perbaikan Tata Kelola
Di luar aspek represif, Viktor menekankan pentingnya pembenahan sistem. Ia menyoroti rencana pemerintah daerah untuk menghadirkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagai solusi jangka panjang agar masyarakat mendapatkan manfaat langsung dari kekayaan alamnya sendiri.
Polda Babel berkomitmen mengawal proses tersebut. Kehadiran IPR dinilai mampu memangkas ruang gerak tambang ilegal dengan memberikan payung hukum bagi warga yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor pertambangan.
“Jadi bagaimana kita merawat apa yang sudah ada sekarang,” imbuh Viktor, mengisyaratkan bahwa penertiban harus berjalan beriringan dengan hadirnya skema legal yang berpihak pada rakyat kecil.
Penegakan Hukum Berjalan Berkelanjutan
Langkah Polda Babel sejauh ini memang menunjukkan tren positif. Operasi penindakan yang disebut Viktor baru saja dilakukan menjadi bukti bahwa aparat tidak tinggal diam. Namun, ia mengakui pekerjaan rumah masih panjang dan butuh konsistensi.
Pengawasan ketat akan terus dilakukan, terutama di titik-titik rawan yang selama ini menjadi lokasi penambangan tanpa izin. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait juga diperkuat agar penanganan persoalan ini menyentuh akar masalah, bukan hanya memotong rantai di permukaan.
Dengan adanya tekanan dari pemerintah pusat, publik Babel kini menanti pembuktian. Pertaruhan besar ada di tangan aparat untuk memastikan timah yang selama ini menjadi komoditas utama daerah tidak lagi dikelola secara ilegal dan merugikan semua pihak.
