PANGKALPINANG — Pemkot Pangkalpinang menggelar Rapat Asistensi Daerah di Smart Room Center (SRC) Kantor Wali Kota untuk mengevaluasi postur APBD 2026. Hasilnya, sejumlah indikator keuangan daerah menunjukkan tekanan berat akibat kebijakan pemerintah pusat.
Belanja Infrastruktur Jeblok, Belanja Pegawai Membengkak
Dari hasil evaluasi, belanja infrastruktur pelayanan publik (BIPP) Kota Pangkalpinang hanya 23,8 persen. Padahal, Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) mewajibkan minimal 40 persen.
Di sisi lain, belanja pegawai neto justru melonjak hingga 48,2 persen, melampaui batas maksimal 30 persen. Sementara belanja modal hanya 2,7 persen, masuk kategori sangat rendah dibanding rata-rata nasional.
Pemotongan Rp 200 Miliar: "Kami Syok"
Wali Kota Saparudin mengungkapkan, saat proses penyusunan anggaran, dana transfer pusat tiba-tiba menjadi nol. Pemotongannya langsung sekitar Rp 200 miliar untuk TA 2026.
“Begitu kita menyusun anggaran, dana transfer daerah menjadi nol. Pemotongannya langsung sekitar Rp 200 miliar. Tentu ini membuat kami syok karena harus melakukan penyesuaian secara cepat terhadap struktur APBD,” kata Saparudin dalam rapat tersebut.
Ia mengusulkan agar pengurangan dana transfer dilakukan bertahap, misalnya 50 persen dulu atau secara berjenjang. “Jangan langsung dipotong seluruhnya karena daerah membutuhkan waktu untuk menyesuaikan,” ujarnya.
Efisiensi Rp 13 Miliar dari Perjalanan Dinas
Menghadapi tekanan fiskal, Pemkot Pangkalpinang sudah memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 13 miliar. Sebanyak Rp 10 miliar berasal dari DPRD dan Rp 3 miliar dari OPD.
“Untuk overhead sebenarnya sudah mulai kita lakukan penyesuaian,” jelas Saparudin.
Namun, persoalan belanja pegawai masih menjadi pekerjaan rumah. Saparudin mengusulkan agar PPPK bisa dimasukkan ke dalam komponen belanja barang dan jasa seperti PPPK paruh waktu, sehingga tidak seluruhnya membebani komponen belanja pegawai.
PAD Tertinggi di Babel, Tapi Bukan dengan Naikkan Tarif
Di tengah keterbatasan, rasio kemandirian fiskal Kota Pangkalpinang mencapai 31,1 persen dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 250,7 miliar—tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Saparudin menegaskan, peningkatan PAD tidak dilakukan dengan menaikkan tarif layanan publik. “Kami tidak menaikkan PBB, tidak menaikkan retribusi parkir, dan tidak menaikkan retribusi sampah. Yang kami lakukan adalah mengoptimalkan potensi yang sudah ada,” tegasnya.
Sektor Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), khususnya rumah sakit dan puskesmas, menjadi andalan. “BLUD kita sekarang bisa menembus lebih dari Rp 60 miliar. Ini potensi yang terus kita optimalkan tanpa harus menambah beban masyarakat,” katanya.
Sementara retribusi sampah masih Rp 4,5 miliar per tahun, sedangkan biaya operasional mencapai Rp 16 miliar. “Kalau sistemnya bisa dioptimalkan, sebenarnya bisa lebih mendekati titik keseimbangan. Kecuali kalau tarif retribusi dinaikkan, tapi itu bukan pilihan kami saat ini,” ujar Saparudin.
Stunting Lebih Rendah dari Nasional, Reformasi Belanja Jadi Prioritas
Meski fiskal tertekan, sejumlah indikator pembangunan Kota Pangkalpinang tergolong baik. Angka prevalensi stunting tercatat 17,3 persen, lebih rendah dari median nasional 22 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kemandirian fiskal juga menjadi salah satu yang terbaik di daerah.
“Kami akan melakukan kepatuhan secara bertahap. Yang penting sekarang adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara pelayanan kepada masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan kemampuan keuangan daerah. Semua ini membutuhkan proses dan penyesuaian yang tidak bisa dilakukan secara instan,” pungkas Saparudin.
