KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Evaluasi tersebut akan melibatkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Pertanian (Kementan). Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan, masukan dari Komisi IV DPR menjadi dasar untuk merumuskan skema harga yang lebih tepat ke depan.
"Ini perlu dilakukan rapat evaluasi terkait dengan HAP dan HET ke depan," kata Rizal di Kantor Bulog, Selasa (8/9/2026).
Pemerintah memutuskan menambah alokasi beras SPHP sebesar satu juta ton. Keputusan ini mempertimbangkan potensi gagal panen akibat El Nino yang diprediksi masih berlangsung hingga Maret 2027.
"SPHP yang diusulkan ditambahkan satu juta ini digunakan sampai nanti bulan Maret 2027," ujar Rizal.
Penyaluran tambahan SPHP nantinya diarahkan ke daerah dengan potensi kerawanan pangan tertinggi. Intervensi ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat di tengah risiko kenaikan harga.
Selain soal harga, kualitas beras yang disalurkan ke masyarakat juga menjadi perhatian. Rizal menegaskan, beras SPHP harus bersih, higienis, dan layak dikonsumsi.
"Jangan sampai nanti beras-berasnya tidak berkualitas sehingga nanti masyarakat kecewa," kata purnawirawan jenderal bintang tiga ini.
Kesepakatan lain yang dihasilkan adalah hilirisasi 380 ribu ton beras turun mutu menjadi tepung beras. Beras dengan usia simpan di atas 10 bulan ini dinilai masih memenuhi syarat sebagai bahan baku industri.
Bulog menyiapkan bahan baku tersebut untuk dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Targetnya, pelaku usaha dan UMKM yang memiliki fasilitas pengolahan tepung bisa memanfaatkannya.
Langkah ini diharapkan menekan potensi kerugian negara akibat penurunan mutu beras. Di saat yang sama, hilirisasi turut mengurangi ketergantungan impor beras pecah.