Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mencatat capaian indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) naik dari 94,8 persen pada 2024 menjadi 99 persen pada 2025. Kenaikan itu menempatkan Bangka Barat sebagai daerah dengan skor indeks ETPD tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemkab memperkuat digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah lewat pertemuan dengan TP2DD dan Bank Indonesia Perwakilan Babel di Mentok, Rabu.
MENTOK — Bupati Bangka Barat Markus menyebut penguatan transaksi nontunai bukan sekadar soal teknologi, melainkan bagian dari tata kelola pemerintahan. Pemkab mengevaluasi penerapan ETPD bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Bangka Barat Tahun 2026 dan Bank Indonesia Perwakilan Babel.
Pertemuan itu menyoroti pembayaran pajak dan retribusi daerah yang kini diarahkan ke sistem elektronik. Markus menyatakan koordinasi lintas instansi terus diperkuat agar layanan ke masyarakat berjalan lebih cepat dan transparan.
Peringkat TP2DD Bank Indonesia Melonjak dari 94 ke 18
Selain indeks ETPD, posisi Bangka Barat dalam Championship TP2DD Bank Indonesia juga naik signifikan. Pada 2023 daerah ini berada di peringkat 94, lalu naik ke posisi 77 pada 2024, dan melonjak ke posisi 18 pada 2025.
Markus menilai capaian itu tidak lepas dari pendampingan Bank Indonesia, terutama dalam pengisian survei indeks ETPD dan optimalisasi digitalisasi transaksi keuangan daerah. Kerja sama disebut akan terus diperkuat agar transaksi nontunai di tengah masyarakat berkelanjutan.
Dua Kendala yang Masih Dihadapi
Meski capaian indeks dan peringkat membaik, Pemkab mengakui masih ada sejumlah tantangan. Markus menyebut keterbatasan sumber daya manusia atau aparat pemerintah daerah menjadi salah satu penghambat.
Faktor kedua, kesadaran sebagian masyarakat menggunakan sistem elektronik untuk membayar pajak dan retribusi daerah masih rendah. Untuk itu, Pemkab meminta BPD Bank Sumsel Babel Cabang Mentok membantu mempercepat implementasi transaksi nontunai.
Dorongan ke Seluruh Perangkat Daerah
Markus mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah agar berkomitmen melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi transaksi secara elektronik. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan digitalisasi berjalan efektif sekaligus berdampak pada peningkatan pelayanan publik.
Dukungan yang diharapkan mencakup penyediaan layanan, pendampingan teknis, penguatan infrastruktur informatika dan jaringan, serta edukasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Dengan begitu, implementasi transaksi nontunai di Bangka Barat diyakini berjalan optimal.
