KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — PT Pertamina Patra Niaga secara resmi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi mengawasi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG bersubsidi. Langkah ini ditempuh untuk menjaga stabilitas distribusi energi nasional dan memastikan penyaluran tepat sasaran, tidak melebihi alokasi kuota tahun anggaran 2026.
Imbauan tersebut disampaikan Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, melalui keterangan resmi pada Kamis (27/8/2026). Pertamina menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam memastikan energi subsidi hanya dinikmati oleh mereka yang berhak.
Proyeksi Konsumsi Lampaui Kuota
Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Berdasarkan prognosa PT Pertamina (Persero), realisasi penyaluran energi bersubsidi diperkirakan melampaui kuota yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran 2026.
Data tersebut disampaikan Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (26/8/2026). Hingga 31 Juli 2026, realisasi distribusi Biosolar telah mencapai 11,18 juta kiloliter (KL) dari kuota 18,36 juta KL. Angka ini berpotensi melampaui kuota hingga 9,4 persen.
Sementara itu, penyaluran Pertalite tercatat 16,54 juta KL dari kuota 28,69 juta KL, berpotensi di atas 1,7 persen. Adapun LPG 3 kg yang telah tersalurkan sebanyak 5,05 juta metrik ton dari total kuota 8 juta metrik ton.
Masyarakat Mampu Diminta Beralih ke Nonsubsidi
Menghadapi tren konsumsi yang tinggi ini, Pertamina mengimbau masyarakat mampu untuk beralih menggunakan produk energi nonsubsidi. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga ketersediaan kuota bagi masyarakat yang berhak menerima.
"Pertamina mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan serta dan mengawasi serta memastikan penyaluran dan pendistribusian energi subsidi yang tepat sasaran. BBM dan LPG nonsubsidi memiliki keunggulan kualitas dan layanan agar dapat digunakan masyarakat menengah ke atas sehingga tidak mengurangi subsidi energi," ujar Roberth.
Bagi masyarakat yang merasa berhak menerima subsidi, penting untuk memastikan data diri terdaftar dan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Pengawasan partisipatif ini diharapkan mampu menekan potensi penyalahgunaan dan memastikan bantuan energi sampai ke tangan yang tepat. Informasi lengkap mengenai kriteria penerima dan mekanisme penyaluran dapat diakses melalui kanal resmi Pertamina dan Kementerian ESDM.
