PANGKALPINANG — Rapat paripurna yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Babel itu menjadi momentum penyesuaian arah kebijakan fiskal daerah. Penandatanganan persetujuan bersama dilakukan langsung oleh pimpinan DPRD dan perwakilan Pemprov Babel, menandai rampungnya pembahasan dua dokumen anggaran strategis sekaligus dalam satu forum.
Gubernur Babel mengapresiasi kinerja pimpinan dan anggota dewan yang telah membahas hingga menyetujui dokumen tersebut. Menurutnya, perubahan anggaran merupakan langkah adaptif pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang dinamis.
Alasan Perubahan Anggaran Dilakukan
Perubahan KUA-PPAS 2026 dinilai perlu dilakukan agar kebijakan pemerintah daerah tetap relevan dengan kondisi lapangan. Sejumlah program yang sebelumnya belum terakomodasi dalam penganggaran awal diharapkan bisa masuk melalui mekanisme penyesuaian ini.
"Perubahan ini untuk menyesuaikan kebijakan pemerintah daerah dengan kebutuhan masyarakat," ujar Gubernur Babel dalam sambutannya. Ia menambahkan, program yang belum terakomodasi sebelumnya kini memiliki ruang untuk dianggarkan.
Dua Dokumen Anggaran Disahkan Sekaligus
Selain menyepakati perubahan KUA-PPAS APBD 2026, rapat paripurna tersebut juga mengesahkan KUA-PPAS APBD 2027. Artinya, dalam satu kali sidang, DPRD dan Pemprov telah mengunci arah kebijakan anggaran untuk dua tahun fiskal sekaligus.
Keputusan ini memberi kepastian bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mulai menyusun rencana kerja yang lebih matang. Dengan pagu yang telah disepakati lebih awal, eksekusi program di lapangan diharapkan tidak tersendat oleh proses administrasi anggaran.
Propemperda 2027 Ikut Ditetapkan
Dalam kesempatan yang sama, DPRD Babel turut menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Babel Tahun 2027. Penetapan ini menjadi landasan hukum bagi pembahasan rancangan peraturan daerah sepanjang tahun depan.
Dengan rampungnya tiga agenda legislasi dan penganggaran tersebut, DPRD dan Pemprov Babel memasuki fase eksekusi. Fokus berikutnya adalah memastikan setiap program yang telah disepakati benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di 47 kecamatan yang tersebar di enam kabupaten dan satu kota.
