BELITUNG TIMUR — Aktivitas pertambangan timah masih menjadi penopang utama ekonomi sebagian warga Belitung Timur. Namun, di balik itu, keresahan terhadap tata kelola dan akses penjualan bijih timah terus mengemuka, memicu kekhawatiran akan munculnya aksi anarkis yang merugikan kepentingan bersama.
Burhaini Baharudin (76), tokoh adat Kecamatan Damar, mengingatkan agar kekecewaan ekonomi tidak dilampiaskan dengan cara-cara destruktif. Ia menegaskan bahwa perusakan fasilitas hanya akan memperpanjang penderitaan masyarakat itu sendiri karena pembangunan kembali membutuhkan waktu dan biaya besar.
"Belitung ini saya titip. Mudah-mudahan lebih maju dan lebih bagus. Jangan terprovokasi dengan hal-hal negatif. Kantor tidak salah, yang salah itu manusia. Kalau kantor dibakar, apa untungnya?" ujarnya.
Peristiwa Pembakaran Fasilitas PT Timah Dinilai Coreng Sejarah Daerah
Menurut Burhaini, aksi pembakaran yang menyasar fasilitas milik PT Timah merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya di Belitung. Ia menyebut kejadian tersebut sebagai noda hitam yang mencoreng reputasi daerah yang selama ini dikenal kondusif.
"Selama 81 tahun Indonesia merdeka, peristiwa seperti ini belum pernah terjadi di Belitung. Baru kali ini ada fasilitas PT TIMAH yang menjadi sasaran pembakaran massa. Ini menjadi titik hitam dalam sejarah Belitung," katanya.
Kesenjangan Ekonomi dan Persoalan Penjualan Bijih Timah Jadi Pemicu
Burhaini memahami bahwa sebagian masyarakat masih menggantungkan hidupnya pada aktivitas pertambangan. Ketika akses untuk melakukan penambangan dan menjual hasil bijih timah mengalami kendala, kekecewaan pun tak terhindarkan.
Ia menilai kesenjangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat saat ini sangat nyata. Kondisi tersebut diperparah dengan belum adanya kepastian bagi warga terkait mekanisme penjualan bijih timah yang mereka peroleh.
"Kalau dalam kehidupan perekonomian, saya lihat banyak masyarakat kecewa. Tapi pelampiasannya jangan sampai terjadi demo yang anarkis. Kesenjangan sosial memang sangat nyata," ujarnya.
Pemerintah dan Perusahaan Diminta Beri Kepastian bagi Penambang
Tokoh adat ini menekankan bahwa keluhan masyarakat harus didengar dan dicarikan solusi. Ia mendorong pemerintah daerah maupun perusahaan untuk memberikan kepastian yang jelas terkait akses dan penjualan hasil tambang agar warga tetap memiliki sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Burhaini berharap seluruh elemen masyarakat tidak mudah terhasut oleh informasi yang dapat memecah belah dan memicu tindakan anarkis. Menurutnya, penyampaian aspirasi yang tertib adalah jalan terbaik agar persoalan dapat diselesaikan tanpa menimbulkan kerugian yang lebih luas.
