TOBOALI — Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi, membuka Rapat Koordinasi Tim Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Ruang Rapat Gunung Namak, Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Jumat (14/8/2026). Rakor ini menjadi langkah strategis dalam mendukung percepatan program Koperasi Merah Putih di daerah tersebut.
Dalam sambutannya, Debby menegaskan bahwa program ini bukan hanya soal membangun gedung atau menyediakan fasilitas koperasi semata. Lebih dari itu, program ini merupakan bagian dari upaya membangun kekuatan ekonomi masyarakat dari tingkat desa dan kelurahan.
"Program ini bukan semata-mata membangun gedung atau menyediakan fasilitas koperasi, tetapi merupakan bagian dari upaya kita membangun kekuatan ekonomi masyarakat dari tingkat desa dan kelurahan," ujar Debby.
Percepatan Tidak Boleh Mengabaikan Ketelitian
Menurut Debby, percepatan pelaksanaan program harus menjadi perhatian bersama. Namun, ia mengingatkan bahwa percepatan tersebut tidak boleh mengesampingkan ketelitian dalam setiap tahapan proses verifikasi dan validasi.
Ia meminta setiap lokasi yang akan dijadikan tempat pembangunan dipastikan siap dari berbagai aspek. Mulai dari status dan ketersediaan lahan, kesesuaian tata ruang, aksesibilitas, perizinan, hingga kondisi lingkungan dan aspek teknis lainnya.
"Percepatan bukan berarti kita mengabaikan ketelitian. Kita harus memastikan setiap lokasi yang akan menjadi tempat pembangunan telah benar-benar siap," tegasnya.
Rakor Dihadiri Utusan Kementerian Koperasi
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Staf Khusus Menteri Bidang Ekonomi Produktif dan Kreatif Usaha Koperasi/Koordinator Wilayah IV, Prof. Dr. Ir. Ambar Pertiwiningrum, M.Si., Ph.D., IPM., ASEAN Eng. Hadir pula Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi serta Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Sejumlah kepala perangkat daerah terkait, para camat, kepala desa, lurah, serta pengurus KDKMP di berbagai wilayah Bangka Selatan juga tampak mengikuti rakor tersebut. Kehadiran unsur pemerintah pusat hingga tingkat desa menunjukkan program ini melibatkan banyak pemangku kepentingan.
Dengan adanya rakor ini, diharapkan proses verifikasi dan validasi pembangunan KDKMP di Bangka Selatan dapat berjalan sesuai jadwal. Namun, kualitas dan akuntabilitas tetap menjadi prioritas utama agar koperasi yang dibangun benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
