PANGKALPINANG — Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigusjaya menyatakan antrean BBM yang terjadi di sejumlah wilayah sudah di luar batas kewajaran. Persoalan itu disampaikan Aliansi Umat Islam Bangka Belitung dalam audiensi yang berlangsung Selasa (27/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan ulama dan tokoh umat Islam membawa sejumlah keluhan. Mulai dari antrean kendaraan di berbagai wilayah hingga tingginya harga eceran BBM bersubsidi, khususnya Pertalite.
Antrean Dinilai Menyita Waktu hingga Melewati Salat Magrib
Didit menyebut antrean BBM tidak hanya menyita waktu masyarakat. Kegiatan ekonomi dan distribusi barang dagangan ikut terdampak.
DPRD menerima laporan pedagang yang merugi karena kesulitan memperoleh BBM untuk mendistribusikan barang dagangan. Keterlambatan distribusi disebut menyebabkan sejumlah barang dagangan membusuk.
Keluhan lain datang soal waktu tunggu. Antrean panjang dikeluhkan karena menyita waktu masyarakat hingga melewati waktu salat Magrib dan Isya.
"Ini menurut kita sudah di luar batas kewajaran. Maka sudah kita pertanyakan kendala-kendala ini di mana," ujar Didit.
Harga Eceran Pertalite di Pangkalpinang Capai Rp15.000 per Liter
Soal harga juga masuk dalam pembahasan audiensi. Dalam surat permohonan audiensi tertanggal 26 Oktober 2026, Aliansi Umat Islam Bangka Belitung menyebut harga eceran Pertalite di Kota Pangkalpinang mencapai Rp14.000 hingga Rp15.000 per liter.
Angka itu jauh di atas harga eceran yang seharusnya berlaku untuk BBM bersubsidi. Selisih harga ini yang membuat warga dan pelaku usaha kecil menanggung beban tambahan di luar antrean yang sudah menyita waktu.
Pertemuan Lintas Pihak jadi Langkah Awal Pencarian Solusi
DPRD menjadwalkan pertemuan dengan Pertamina, kepolisian, pemerintah daerah, dan pemilik SPBU. Forum itu akan dipakai untuk menelusuri sumber kendala, baik dari sisi pasokan, distribusi, maupun pengawasan di lapangan.
Belum ada keterangan soal tanggal pasti pertemuan tersebut. Yang jelas, DPRD memposisikan pertemuan itu sebagai ruang mencari jawaban atas keluhan yang sudah berulang di sejumlah wilayah Babel.
Bagi warga, persoalan ini menyangkut dua hal sekaligus: waktu yang habis di antrean dan uang yang keluar lebih banyak untuk membeli BBM. Bagi pedagang, dampaknya lebih jauh karena menyangkut kelancaran distribusi barang dagangan.
