PANGKALPINANG — Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Rusminto Wahyudi menyatakan pihaknya terus memantau dan mengevaluasi realisasi penyaluran BBM. Evaluasi dilakukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun, dengan tetap mengacu pada alokasi dan ketentuan yang berlaku.
Empat Hal yang Jadi Perhatian Bersama dalam RDP
Rapat bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyoroti sejumlah persoalan yang dianggap krusial bagi warga Pulau Bangka. Selain evaluasi kuota dan ketersediaan stok, pertemuan membahas kelancaran distribusi serta peningkatan pelayanan di SPBU.
Dua isu lain yang masuk daftar perhatian adalah penanganan antrean kendaraan dan penguatan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Mengapa Koordinasi dengan Pemda dan Aparat Hukum Diperkuat
Pertamina Patra Niaga Sumbagsel tidak bergerak sendiri dalam mengawal penyaluran BBM di Pulau Bangka. Perusahaan menggandeng pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan terkait agar distribusi berjalan sesuai peruntukan.
Sinergi lintas lembaga itu dinilai penting karena persoalan BBM bersubsidi menyangkut dua hal sekaligus: pasokan bagi warga dan risiko penyimpangan di lapangan. Pengawasan berlapis menjadi cara menjaga keduanya tetap terkendali.
Stok dan Antrean SPBU Jadi Sorotan Hingga Akhir Tahun
Pemantauan realisasi penyaluran BBM dilakukan Pertamina Patra Niaga sepanjang sisa tahun ini. Hasil pemantauan itu menjadi bahan evaluasi kuota dan ketersediaan stok di wilayah Pulau Bangka.
Bagi warga, persoalan yang paling terasa sehari-hari adalah antrean di SPBU dan kelancaran distribusi ke tiap daerah. Kedua hal itu kini masuk pembahasan rutin bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Apa Langkah Selanjutnya
Pertamina Patra Niaga Sumbagsel akan melanjutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum usai rapat tersebut. Penyaluran BBM di Pulau Bangka tetap mengacu pada alokasi yang ditetapkan, sementara pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi diperkuat.
