TOBOALI — Sekretaris Daerah (Sekda) Basel Hefi Nuranda mewakili Bupati Riza Herdavid membacakan penjelasan pertanggungjawaban APBD 2025 di hadapan DPRD. Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Erwin Asmadi itu dihadiri unsur Forkopimda, kepala OPD, instansi vertikal, perbankan, hingga tokoh masyarakat.
Dalam paparannya, Hefi menyebut opini WTP bukanlah tujuan akhir. “Pemerintah daerah akan terus melakukan perbaikan, pengembangan sistem informasi pemerintahan daerah, serta memperkuat kualitas pengelolaan APBD,” ujarnya.
Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah 2025
Hefi merinci realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 842,89 miliar atau 96,19 persen dari target. Sementara belanja daerah terealisasi Rp 840,59 miliar atau 95,70 persen, termasuk belanja transfer sebesar Rp 109,74 miliar atau 97,12 persen.
Defisit anggaran berhasil ditutupi melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. SiLPA tahun anggaran 2025 berasal dari kas daerah, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, FKTP, BOS, BLUD, serta dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas.
Langkah Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
Pemkab Basel menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Langkah ini diyakini mampu memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan APBD ke depan.
Hefi juga menyampaikan apresiasi kepada BPK, Kementerian Dalam Negeri, DPRD, serta aparat penegak hukum yang selama ini memberikan pendampingan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sinergi DPRD dan Harapan ke Depan
Dalam penutup sambutannya, Hefi mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD Basel atas sinergi yang terjalin. Pemerintah berharap pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berjalan lancar.
“Semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Basel,” tutup dia.
