Pencarian

Menteri HAM Pigai Minta Polisi Usut Tuntas Kematian Lima Peserta Program SPPI

Senin, 29 Juni 2026 • 20:19:01 WIB
Menteri HAM Pigai Minta Polisi Usut Tuntas Kematian Lima Peserta Program SPPI
Menteri HAM Pigai mendesak polisi mengusut tuntas kematian lima peserta program SPPI.

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Pernyataan itu disampaikan Pigai di Jakarta, Senin (29/6/2026). Ia menekankan bahwa proses investigasi untuk mencari penyebab kematian para korban tidak boleh tertutup oleh agenda evaluasi sistem pelatihan. Menurut Pigai, kedua hal tersebut harus berjalan beriringan.

Evaluasi Sistem Tak Boleh Hapus Proses Hukum

"Kalau saya, kematian ini harus dilakukan evaluasi. Tidak bisa dibiarkan, tidak boleh mengabaikan. Karena sekalipun nanti pendidikan dasarnya dievaluasi, itu tidak berarti menghilangkan proses pencarian keadilan terhadap mereka," kata Pigai.

Pigai menilai, nyawa manusia tidak bisa diukur dari jumlah korban. Satu orang meninggal pun, menurut dia, sudah cukup menjadi alasan untuk melakukan penelusuran secara mendalam. Ia meminta semua pihak, termasuk kepolisian, untuk menangani kasus ini secara profesional.

Latar Belakang Program SPPI dan Korban Jiwa

Program SPPI merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan mencetak tenaga penggerak pembangunan di tingkat desa dan kelurahan. Peserta program ini ditempatkan di berbagai daerah untuk mengelola koperasi dan membantu perekonomian warga. Namun, dalam pelaksanaannya, lima orang peserta dilaporkan meninggal dunia.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak penyelenggara mengenai penyebab pasti kematian para peserta. Pigai mendesak agar temuan awal penyebab kematian segera diumumkan ke publik sebagai bentuk transparansi.

Desakan agar Keadilan Ditegakkan

Pigai menegaskan bahwa pencarian keadilan bagi para korban adalah prioritas yang tidak bisa ditawar. Ia mengingatkan bahwa negara hadir untuk melindungi setiap warga negaranya, termasuk para peserta program pengembangan masyarakat.

"Ini peristiwa yang serius. Jangan ada yang mencoba menutup-nutupi atau menganggap remeh," ujar Pigai.

Pernyataan Pigai ini menjadi tekanan baru bagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta aparat kepolisian untuk segera mengungkap fakta di balik peristiwa tersebut. Publik menunggu langkah konkret dari pemerintah dalam menangani kasus ini.

Bagikan
Sumber: nasional.sindonews.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Berita Terkini

Indeks