PANGKALPINANG — Forum yang digelar di Yogyakarta itu menghadirkan sejumlah narasumber dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak diukur dari banyaknya program atau regulasi, melainkan sejauh mana kebijakan tersebut efektif dan berkelanjutan dalam memberi solusi atas persoalan publik.
Guru Besar Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, Agus Heruanto Hadna, memaparkan bahwa analisis kebijakan harus mengintegrasikan kajian ilmiah dengan kebutuhan praktis di lapangan. Prosesnya mencakup identifikasi masalah, pengumpulan data, hingga perumusan rekomendasi yang sesuai konteks.
Rekomendasi Kebijakan Tak Boleh Abaikan Sumber Daya Daerah
Menurut Agus, rekomendasi yang baik harus mempertimbangkan kelayakan implementasi, ketersediaan sumber daya, dukungan pemangku kepentingan, serta manfaat nyata bagi masyarakat. Tanpa itu, kebijakan berisiko mandek di tengah jalan atau tidak tepat sasaran.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY, Agung Rektono Seto, menambahkan bahwa analis kebijakan memiliki peran strategis dalam penyusunan kebijakan publik yang berkualitas dan berbasis data. Ia menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dan kolaborasi untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang adaptif serta inovatif.
Johan Manurung: Kebijakan Harus Jawab Kebutuhan Warga Babel
Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, menyebut keikutsertaan pihaknya dalam forum ini sebagai bagian dari penguatan kapasitas jajaran. “Penguatan peran Analis Kebijakan sangat penting agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki nilai strategis, aplikatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Johan dalam keterangan yang diterima di Pangkalpinang, Selasa (16/6).
Ia menegaskan bahwa kebijakan publik di daerah harus disusun secara cermat dan berbasis data agar mampu menjawab kebutuhan spesifik masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.
Sinergi dan Pemahaman Bersama Jadi Kunci
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Babel, Rahmat Feri Pontoh, menambahkan bahwa forum ini menjadi ruang penting untuk memperkuat sinergi dalam penyusunan kebijakan. Menurutnya, kualitas kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan membaca persoalan, mengolah data, serta merumuskan alternatif solusi yang tepat dan dapat dilaksanakan.
Melalui forum ini, Kanwil Kemenkum Babel diharapkan terus meningkatkan peran strategisnya dalam mendukung kebijakan publik yang berbasis bukti, responsif terhadap kebutuhan daerah, serta selaras dengan arah kebijakan Kementerian Hukum.
