BANGKA — Pertalite bersubsidi yang seharusnya dijual Rp10.000 per liter di SPBU nyatanya bisa dibeli masyarakat dengan harga Rp13.000 sampai Rp15.000 per liter di sejumlah warung di Bangka Belitung. Selisih Rp3.000 hingga Rp5.000 per liter itu muncul setelah Polda Kepulauan Bangka Belitung mengungkap penyalahgunaan BBM bersubsidi di sejumlah wilayah.
Bagi warga yang membeli 5 liter, uang yang harus dikeluarkan mencapai Rp65.000 hingga Rp75.000. Dengan harga resmi Rp10.000 per liter, jumlah yang sama seharusnya hanya Rp50.000.
Harga Eceran Pernah Tembus Rp16.000 per Liter
Penjualan Pertalite di atas harga resmi di tingkat pengecer bukan persoalan baru di Babel. Media Indonesia pada 5 Mei 2026 memberitakan harga Pertalite eceran di Kabupaten Bangka naik menjadi Rp13.000 per liter dari sebelumnya Rp12.000.
Seorang penjual bernama Iwan mengaku mendapatkan Pertalite dari pengerit yang membeli BBM di SPBU. Antrean panjang, kata dia, membuat pasokan sulit diperoleh.
Babel Pos pada 14 Juli 2026 melaporkan harga Pertalite eceran di kawasan Sungailiat bahkan mencapai Rp16.000 per liter. Saat itu, Satpol PP Kabupaten Bangka menemukan indikasi praktik pengeritan atau pembelian BBM di SPBU untuk kemudian dijual kembali, dan melakukan pemantauan terhadap sejumlah SPBU dan pengecer.
Rantai Distribusi Jadi Titik Rawan
Temuan-temuan tersebut memperlihatkan persoalan BBM subsidi di Babel tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pasokan. Rantai distribusi hingga ke tingkat pengecer ikut menjadi titik rawan.
Pertalite yang dibeli di SPBU dengan harga subsidi pemerintah berpindah tangan lewat pengerit, lalu dijual kembali di warung dengan harga jauh lebih mahal. Konsumen di ujung rantai yang menanggung selisihnya.
Praktik itu sudah beberapa kali menjadi sorotan pemberitaan dan kembali mencuat setelah Polda Babel membongkar penjualan kembali BBM subsidi di sejumlah wilayah.
Pertanyaan yang Belum Terjawab: Siapa Mengawasi SPBU?
Selisih harga hingga Rp5.000 per liter memunculkan pertanyaan serius. Bagaimana BBM yang mendapat dukungan subsidi pemerintah bisa masuk ke jalur perdagangan eceran dengan harga jauh lebih mahal?
Pengawasan distribusi, termasuk transaksi di SPBU, menjadi kunci. Tanpa pengetatan di titik itu, BBM bersubsidi terus berpotensi bocor ke pasar eceran dan dinikmati pihak yang tidak berhak.
Polda Kepulauan Bangka Belitung belum merinci berapa volume BBM subsidi yang disita maupun jumlah tersangka dalam pengungkapan terbaru. Penanganan kasus ini akan menentukan sejauh mana praktik pengeritan bisa ditekan di Babel.
