KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat digelar untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden yang disampaikan dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI. Agenda ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema "Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur".
Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin-angin, memimpin jalannya rapat yang dihadiri jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Amril, para asisten, kepala perangkat daerah, serta camat se-Kabupaten Langkat.
Empat Pedoman Pemerintahan yang Dipedomani Pemkab
Tiorita menyatakan pihaknya akan menjadikan empat pedoman Kabinet Merah Putih sebagai acuan kerja di daerah. Pedoman tersebut meliputi amanat UUD 1945, perlindungan kepentingan inti nasional, percepatan penyelesaian kesulitan rakyat, serta orientasi utama pada kepentingan publik dan keberlanjutan bagi generasi mendatang.
"Pemkab Langkat terus mendukung pembangunan bangsa di berbagai sektor sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia dan pemerintah pusat. Kita akan terus berkolaborasi dan memastikan program pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Tiorita dalam keterangan persnya.
Capaian Ekonomi dan Swasembada Pangan Nasional
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo melaporkan pertumbuhan ekonomi semester I 2026 mencapai 5,45 persen, tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Pemerintah optimistis laju ekonomi hingga akhir tahun menembus 6 persen di tengah tekanan global.
Di sektor pangan, pemerintah mengklaim telah mencapai swasembada delapan komoditas strategis. Komoditas tersebut mencakup beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, cabai besar, cabai rawit, dan bawang merah.
Pada sektor energi, program biodiesel B50 berbasis kelapa sawit terus didorong untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Pemerintah juga melanjutkan proyek-proyek energi strategis lainnya sebagai bagian dari transformasi tata kelola BUMN.
Program Prioritas dan Kebijakan Transformatif
Presiden menegaskan keberlanjutan program-program unggulan seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Kampung Nelayan Merah Putih. Kebijakan ini dirancang untuk menyasar kelompok masyarakat lapisan bawah secara langsung.
Selama 663 hari kepemimpinannya, pemerintah mengklaim telah melahirkan 121 kebijakan transformatif. Artinya, rata-rata satu kebijakan terbit setiap lima hari sebagai upaya mempercepat penyelesaian persoalan bangsa yang telah berlarut-larut.
Presiden juga menekankan bahwa penyelesaian persoalan bangsa membutuhkan keberanian mengambil keputusan, kerja keras, ketulusan, dan semangat gotong royong. Pemerintah berkomitmen menghadirkan negara yang memberi kemudahan bagi rakyat sekaligus memastikan kekayaan Indonesia dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran publik.
Tiorita menambahkan, momentum peringatan kemerdekaan ini harus menjadi penguat sinergi antara eksekutif, legislatif, dan elemen masyarakat di Langkat. Ia mengajak seluruh pihak menjadikan arahan presiden sebagai panduan bersama dalam membangun daerah.
