PANGKALPINANG — Ratusan penerima manfaat dari golongan dhuafa di Kota Pangkalpinang mulai menerima dana zakat yang disalurkan Pemerintah Kota bersama Baznas, Rabu (20/5/2026). Penyaluran ini dirangkai dengan pemberian Baznas Award 2025 sebagai bentuk apresiasi kepada unit pengumpul zakat (UPZ) dan pihak yang dinilai berkontribusi dalam pengelolaan zakat sepanjang tahun lalu.
Acara yang digelar pagi hari itu dihadiri sejumlah pejabat. Dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hadir Asisten I Tarmin dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Yasir. Turut hadir Ketua Baznas Provinsi Babel Ustadz Zulhadi, Ketua Baznas Kota Pangkalpinang Ustadz Kurnia, serta Kepala Cabang Bank Sumsel Syariah Babel.
Wali Kota: Masih Ada yang Pelit, Kemiskinan Belum Selesai
Wali Kota Pangkalpinang, Drs. H. Saparudin, M.T., Ph.D., dalam sambutannya menyoroti rendahnya kesadaran sebagian warga mampu dalam menunaikan zakat. Ia menegaskan bahwa Baznas memiliki tugas menyalurkan zakat dan infak dari masyarakat kepada delapan golongan asnaf sesuai syariat Islam.
“Islam luar biasa. Allah SWT sudah mengatur. Ketika orang kaya mendapat penghasilan, ada zakat 2,5%, infak, dan sedekah. Kalau ini semua bergerak, urusan kemiskinan selesai. Tapi masih ada yang pelit,” ujarnya.
Saparudin mengajak warga yang sudah memenuhi syarat untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui Baznas agar tepat sasaran. Ia menambahkan bahwa Baznas juga menyalurkan bantuan perbaikan rumah bagi warga kurang mampu.
Baznas Award 2025 untuk UPZ dan Kontributor Zakat
Dalam kesempatan yang sama, Baznas Kota Pangkalpinang menyerahkan Baznas Award 2025 kepada sejumlah unit pengumpul zakat dan pihak yang dinilai aktif dalam pengelolaan zakat selama setahun terakhir. Penghargaan ini diharapkan mendorong lebih banyak lembaga dan individu untuk berpartisipasi dalam pengumpulan zakat.
Ketua Baznas Kota Pangkalpinang, Ustadz Kurnia, menyebutkan bahwa dana zakat yang terkumpul akan terus disalurkan secara bertahap kepada warga yang berhak. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menekan angka kemiskinan di ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.