Pemkot Pangkalpinang Targetkan Seluruh Retribusi Beralih ke Pembayaran Non-Tunai, Digitalisasi Digenjot

PANGKALPINANG — Langkah ini diambil setelah rapat bersama kepala OPD, pihak perbankan, dan mitra pemerintah daerah, Senin (18/5/2026). Prof Saparudin menegaskan pola kerja lama yang monoton harus ditinggalkan dan setiap program harus memiliki inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.

“Kegiatan-kegiatan itu jangan lagi seperti tahun kemarin. Tahun ini tidak mudah, harus diberi sentuhan yang menarik masyarakat,” tegasnya.

Retribusi Jadi Fokus Utama Sebelum APBD Perubahan

Wali Kota mengakui capaian pajak daerah masih dalam jalur optimistis, namun retribusi dinilai belum maksimal. Ia meminta seluruh OPD pengampu retribusi bergerak cepat mengejar target pendapatan menjelang APBD Perubahan.

“Kami optimis pajak bisa tercapai, tetapi retribusi ini yang akan kami genjot habis-habisan,” ujar Prof Saparudin.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Pangkalpinang berencana menambah alat tapping box untuk memperkuat pengawasan pajak restoran dan hotel. Dukungan dari pihak perbankan juga diminta untuk mempercepat digitalisasi transaksi pembayaran daerah.

Mengapa Pembayaran Non-Tunai Jadi Prioritas?

Menurut Prof Saparudin, sistem pembayaran digital akan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah sekaligus meminimalisir potensi kebocoran pendapatan. Ia mencontohkan bahwa masyarakat kini sudah terbiasa dengan transaksi digital.

“Saya minta semua pembayaran retribusi cashless, tidak ada lagi manual. Masyarakat sekarang sudah digital dan pembayaran non-tunai membuat masyarakat lebih percaya uangnya masuk ke kas daerah,” kata Prof Saparudin.

Kepala DPMPTSP Baru Minta Sinergi Lintas Sektor

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pangkalpinang yang baru, Sarulino Priyansa, meminta dukungan seluruh OPD teknis dalam mempercepat pelayanan perizinan dan pencapaian target investasi daerah. Ia mengakui realisasi target investasi saat ini masih rendah.

“Kami yakin dinas ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan OPD teknis dan pemerintah kecamatan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Pangkalpinang memastikan pihaknya segera menggelar rapat evaluasi bersama OPD pengampu retribusi guna mencari solusi atas berbagai kendala di lapangan. Langkah digitalisasi pembayaran dan optimalisasi retribusi ini diharapkan menjadi titik awal perubahan besar dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Pangkalpinang menuju pemerintahan yang modern, transparan, dan dipercaya masyarakat.