PANGKALPINANG — Wakil Wali Kota Pangkalpinang Dessy Ayutrisna menegaskan bahwa pengembangan koperasi ini harus disesuaikan dengan karakteristik daerah sebagai kota perdagangan dan jasa.
"Kota Pangkalpinang bukan daerah perkebunan atau pertanian, untuk itu arah pengembangan koperasi harus menyesuaikan karakteristik daerah, misalnya menjadi gerai sembako, LPG dan kebutuhan masyarakat lainnya," ujarnya di Pangkalpinang, Kamis.
Salah satu hambatan utama yang diakui dalam rapat koordinasi adalah ketersediaan lahan di sejumlah desa dan kelurahan yang akan menjadi lokasi pembangunan koperasi. Perwira Penghubung Kodim 0413/Bangka Mayor Ronal Manik menyatakan pihaknya hanya berperan memberikan asistensi dan pendampingan selama proses pembangunan, termasuk pada pengadaan lahan apabila diperlukan.
"Kami tidak terlibat langsung, hanya membantu dalam bentuk asistensi," katanya.
Pemerintah menargetkan pembangunan 42 KDKMP di Kota Pangkalpinang. Hingga kini baru dua koperasi yang diresmikan, sedangkan sisanya masih dalam tahap pembangunan dan ditargetkan selesai secepatnya.
Pemilihan lokasi koperasi juga menjadi perhatian serius. Pemerintah memastikan agar koperasi berada di tempat yang strategis dan dekat dengan masyarakat sehingga mampu memenuhi kebutuhan warga setempat.
Ke depan, pengembangan koperasi di Pangkalpinang akan diarahkan pada pemanfaatan teknologi digital. Seluruh pelayanan koperasi ditargetkan terhubung dengan sistem pembayaran non-tunai seperti QRIS maupun layanan fintech lainnya.
"Kami berharap seluruh pelayanan koperasi nantinya terhubung dengan sistem pembayaran digital sehingga masyarakat semakin mudah bertransaksi dan koperasi benar-benar memberikan manfaat bagi warga," ujar Dessy.
Rapat koordinasi ini juga menjadi wadah bagi pemerintah bersama para narasumber untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi pengurus koperasi. Pemerintah menargetkan pembangunan KDKMP dapat menjadi motor penggerak perekonomian daerah.