TANJUNGPANDAN — Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan sejumlah kawasan yang sudah dikuasai dan digarap warga secara turun-temurun, namun secara administratif masuk dalam peta IUP BUMN tambang itu. Temuan ini merupakan hasil pendataan sementara yang dilakukan DPRD bersama kepala desa di dua kabupaten.
Untuk memastikan akurasi data, DPRD Babel telah mengirimkan permintaan resmi ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dokumen yang diminta mencakup peta IUP, koordinat wilayah, dokumen perizinan, hingga data pendukung lainnya.
“Kami ingin persoalan ini diselesaikan berdasarkan data yang benar. Setelah seluruh dokumen kami terima, akan dilakukan overlay dengan kondisi riil di lapangan agar tidak ada lagi perbedaan persepsi mengenai penguasaan lahan,” ujar Edi dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Wisma Bougenville, Jumat (10/7/2026).
Rakorwil yang digelar bersama APDESI Kabupaten Belitung dan APDESI Kabupaten Belitung Timur itu juga menyoroti kebuntuan administrasi di tingkat desa. Ketua Komisi III DPRD Babel Taufik Rizani, didampingi anggota Syarifah Amelia dan Imam Wahyudi, mendengar langsung keluhan para kades.
APDESI Belitung Timur melaporkan bahwa banyak kepala desa merasa ragu menerbitkan surat keterangan tanah maupun surat keterangan penguasaan fisik tanah. Kekhawatiran muncul karena lokasi yang dimohon warga ternyata berada di dalam kawasan IUP PT Timah.
Edi menegaskan bahwa penyelesaian persoalan ini harus mengedepankan kepastian hukum, namun tetap melindungi hak masyarakat. Menurutnya, PT Timah sebagai BUMN pemegang IUP memiliki hak legal, tetapi warga yang telah menguasai lahan secara turun-temurun juga dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
“Kami ingin persoalan ini diselesaikan berdasarkan data yang benar,” tegas Edi. DPRD berharap setelah data dari ESDM diterima, proses overlay bisa segera dilakukan sehingga tidak ada lagi wilayah yang saling klaim antara warga dan perusahaan tambang pelat merah itu.