PANGKALPINANG — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, bersikeras agar Pelabuhan Sadai tidak langsung dihentikan operasinya pasca-amblasnya Moveable Bridge (Ramp MB) pada Senin (22/6/2026) malam. Menurutnya, langkah penghentian total tanpa persiapan matang justru akan memicu masalah baru di rantai pasok.
“Jangan asal tutup dua bulan langsung menghentikan. Harus ada persiapan, ada alternatif bagaimana. Karena ini vital bagi Belitung dan masyarakat,” ujar Hidayat di Pangkalpinang, Selasa (30/6/2026).
Hidayat menegaskan, Pelabuhan Sadai merupakan simpul transportasi dan logistik utama yang menghubungkan Pulau Bangka dengan Belitung. Jika aktivitas pelabuhan dipindahkan seluruhnya ke Pelabuhan Pangkal Balam, dampaknya tidak sederhana. Selain jarak tempuh yang lebih jauh, biaya operasional angkutan dipastikan membengkak.
“Kalau angkutan 10 ton mungkin dikurangi dulu jadi 5 ton. Tapi dari Tanjung Ru ke Pangkal Balam itu berat, perjalanan jauh, biaya juga akan bertambah,” jelasnya.
Ia menilai, selama aspek keselamatan menjadi prioritas, masih ada peluang untuk memanfaatkan pelabuhan secara terbatas dengan pengaturan tertentu. Pemerintah tidak boleh gegabah mengambil keputusan tanpa kalkulasi dampak sosial dan ekonomi.
Kerusakan Ramp MB terjadi saat proses pemuatan kapal rute Sadai–Tanjung Gading. Ketika kendaraan terakhir memasuki kapal, jembatan penghubung tiba-tiba amblas. Dugaan sementara, penyebabnya adalah usia konstruksi yang sudah tua serta korosi akibat paparan lingkungan laut.
Hidayat meminta evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan kondisi konstruksi, termasuk estimasi biaya perbaikan yang disebut mencapai sekitar Rp1,3 miliar. Ia mempertanyakan mengapa kerusakan bisa terjadi jika anggaran perbaikan sebelumnya dinilai cukup.
“Kalau anggarannya kurang, kenapa bisa terjadi? Berarti analisis awal harus dievaluasi. Jangan sampai salah perhitungan,” tegasnya.
Gubernur juga membuka peluang penggunaan mekanisme penanganan darurat, selama memenuhi ketentuan, agar proses perbaikan bisa lebih cepat. “Yang penting pelayanan masyarakat jangan sampai terganggu,” katanya.
Untuk memastikan kondisi di lapangan, Hidayat akan meninjau langsung Pelabuhan Sadai bersama rombongan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rencananya, kunjungan dilakukan pada Rabu (1/7/2026).
“Saya besok mungkin ke sana, mengantar Dewan Provinsi untuk melihat langsung bagaimana keadaannya,” ungkapnya.
Langkah ini diambil untuk memastikan solusi yang diambil tepat sasaran, tidak merugikan masyarakat, dan menjaga kelancaran distribusi logistik di wilayah Bangka Belitung.