BELITUNG — Penambang pasir timah di Pulau Belitung dihadapkan pada situasi yang kontradiktif dalam beberapa pekan terakhir. Di satu sisi, gudang-gudang milik kolektor disebut-sebut penuh dengan stok pasir timah. Di sisi lain, harga yang diterima penambang di lapangan justru turun drastis.
Informasi yang dihimpun dari sumber di lapangan menyebutkan, sejumlah kolektor masih aktif membeli pasir timah dari masyarakat. Padahal, penyerapan oleh mitra usaha, termasuk PT Timah Tbk, dikabarkan tersendat. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya pembayaran dari perusahaan pelat merah tersebut terhadap stok yang berada di Gudang Besar Timah (GBT) Gantung.
Kondisi ini diduga kuat berkaitan dengan belum diterbitkannya RKAB tahun berjalan. Dokumen tersebut menjadi dasar hukum bagi operasional dan penyerapan timah oleh perusahaan resmi. Tanpa RKAB, mekanisme pembelian dari kolektor ke PT Timah Tbk pun ikut macet.
Kendati demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa rantai pasok dari penambang ke kolektor tidak berhenti. Pasir timah terus mengalir masuk ke gudang pribadi para kolektor, sementara penambang bertanya-tanya ke mana arah komoditas itu jika jalur resmi sedang buntu.
Sejumlah penambang mengaku semakin tertekan. Mereka membandingkan harga beli yang terus menurun dengan harga acuan timah dunia yang disebut-sebut masih relatif stabil dalam sepekan terakhir.
“Kami bingung, kalau stok memang sudah banyak dan pembayaran belum jelas, kenapa timah dari masyarakat masih terus dibeli? Tapi harga kami malah ditekan murah,” ungkap seorang penambang yang meminta namanya tidak disebutkan, Senin (29/6/26).
Pertanyaan besar kini mengemuka di kalangan penambang. Jika penyerapan resmi oleh PT Timah Tbk terhambat, lantas kemana pasir timah yang terus dikumpulkan oleh kolektor? Kekhawatiran akan adanya praktik penimbunan atau bahkan penyelundupan mulai mencuat, meskipun belum ada konfirmasi resmi dari aparat penegak hukum setempat.
Belum ada pernyataan resmi dari PT Timah Tbk maupun Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait polemik ini. Para penambang berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk mengklarifikasi tata kelola timah di tingkat hulu agar harga tidak terus dimainkan oleh tengkulak.