PANGKALPINANG — Wali Kota Pangkalpinang Saparudin mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berani melakukan penilaian mandiri atau self assessment secara jujur. Menurutnya, tanpa mengakui kekurangan, perbaikan tidak bisa dilakukan secara tepat sasaran.
“Yang kita alami saat ini, di pemerintah kota Pangkalpinang masih ada teman-teman OPD yang terlambat melaporkan hasil evaluasinya, atau tidak lengkap, dan ada juga yang masih asal-asalan,” ujar Saparudin dalam sambutannya.
Ia menambahkan, kekhawatiran terhadap temuan negatif justru menjadi hambatan terbesar dalam proses evaluasi. “Bapak ibu jangan khawatir dengan kekurangan yang ada, kita harus akui itu, kita harus objektif menilai diri kita. Kita harus berani menilai diri sendiri, mengetahui di mana letak kekurangan dan kelemahan,” tegasnya.
Saparudin juga mengingatkan bahwa pengawasan terhadap pelayanan publik kini datang dari banyak pihak. Tidak hanya dari lembaga resmi seperti Ombudsman, tetapi juga media massa, lembaga swadaya masyarakat, hingga warga biasa.
“Jangan menutup diri terhadap kritik maupun penilaian dari pihak eksternal,” kata Saparudin. Ia menilai keterbukaan menjadi syarat utama untuk mendorong reformasi birokrasi di lingkungan Pemkot Pangkalpinang.
Kegiatan Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang digelar tersebut merupakan instrumen resmi dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Instrumen ini digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas pelayanan publik di setiap unit kerja, baik di pusat maupun daerah.
Saparudin menegaskan, evaluasi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan dasar. Ia menyoroti empat bidang utama yang menjadi perhatiannya: pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial terkait kemiskinan dan stunting, serta pelayanan ekonomi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Sempat ditemui awak media usai kegiatan, Saparudin mengutarakan bahwa peningkatan kualitas di sektor-sektor tersebut menjadi prioritas. Pelayanan dasar yang lamban atau tidak responsif, menurutnya, berdampak langsung pada keseharian warga Pangkalpinang, terutama kelompok rentan.
Dengan adanya evaluasi yang objektif dan berani mengakui kelemahan, Saparudin optimistis perbaikan pelayanan publik di Kota Pangkalpinang bisa berjalan lebih efektif ke depannya.