MENTOK — Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memulai langkah serius untuk mendirikan badan usaha milik daerah (BUMD) yang bergerak di sektor pangan pada tahun ini. Kajian awal tengah dilakukan bersama akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk memastikan kesiapan dan kelayakan pendirian entitas bisnis tersebut.
Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat, Bambang Haryo Suseno, mengungkapkan bahwa posisi Bangka Barat di ujung barat Pulau Bangka menjadi nilai strategis. Wilayah ini memiliki kedekatan jalur distribusi dengan daerah penghasil beras seperti Kabupaten Banyuasin, Lampung, dan beberapa daerah lainnya.
"Kedekatan jarak dengan beberapa daerah penghasil beras itu akan memudahkan Bangka Barat memiliki akses dan efisiensi transportasi yang baik," ujarnya di Mentok, Rabu.
BUMD pangan nantinya tidak hanya bertugas menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas strategis, tetapi juga dirancang untuk menjadi pembeli siaga. Lembaga ini akan siap membeli hasil produksi masyarakat, seperti telur, daging ayam, sayur-mayur, dan bumbu dapur, untuk memenuhi kebutuhan besar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Kebutuhan pasokan bahan baku untuk dapur SPPG cukup banyak, karena program yang dijalankan saat ini merupakan program nasional," kata Bambang.
Keberadaan BUMD diharapkan menjadi jembatan antara petani, nelayan, dan peternak lokal dengan program-program pemerintah. Salah satu sasarannya adalah menghubungkan hasil produksi masyarakat dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang saat ini tengah gencar dikembangkan di berbagai daerah.
Selain komoditas pangan pokok, BUMD yang akan dibentuk juga direncanakan untuk mengelola pemasaran Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang diproduksi oleh Perumdam Tirta Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat. "Pemasaran AMDK ini salah satu potensi yang akan dioptimalkan daerah saat ini," tambah Bambang.
Dengan skema ini, BUMD pangan diharapkan mampu mengoptimalkan pemasaran produk dalam daerah, baik untuk pasar lokal maupun ekspansi ke luar Bangka Barat. Inisiatif ini juga diyakini akan membuat kebijakan daerah lebih bersentuhan langsung dengan masyarakat di sektor riil.