Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bangka, Ruslina, menegaskan bahwa pihaknya membutuhkan informasi resmi dari dinas provinsi mengenai faktor utama yang memicu fluktuasi harga. Data tersebut akan menjadi bahan acuan saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama seluruh asosiasi kelapa sawit.
“Kami membutuhkan informasi kenapa anjlok harga TBS ini. Akan kami bawa ke RDP nanti,” ujar Ruslina, dikutip dari laman DPKP Babel, Rabu (03/06/2026).
Menurut Ruslina, kesenjangan harga antara TBS petani plasma yang terikat kemitraan korporasi dengan petani swadaya kini semakin lebar. Regulasi tata niaga yang ada dinilai belum mampu melindungi pendapatan pekebun mandiri yang jumlahnya signifikan di dua kabupaten tersebut.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Ela Sari, menambahkan bahwa petani di daerahnya menghadapi beban ganda. Di satu sisi harga jual TBS turun, di sisi lain harga pupuk terus merangkak naik.
“Harga pupuk naik. Banyak rugi petani kami,” cetusnya saat menyampaikan keluhan dalam pertemuan tersebut.
Ela mendorong agar pemerintah provinsi segera mencari solusi konkret, bukan sekadar data, mengingat kondisi di lapangan sudah mendesak. Ia menilai petani swadaya menjadi pihak yang paling rentan dalam rantai pasok sawit karena tidak memiliki kekuatan tawar di tingkat pabrik.
Kepala DPKP Provinsi Babel, Kurniawan, merespons tuntutan DPRD dengan menjelaskan bahwa instansinya rutin menggelar rapat koordinasi harga dua kali sebulan. Namun, kebijakan itu hanya berlaku untuk petani plasma yang terikat kontrak dengan perusahaan.
Pemerintah provinsi mengakui tidak memiliki wewenang hukum untuk mengontrol harga pembelian TBS sawit milik petani swadaya. Fluktuasi harga sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar bebas dan kesepakatan sepihak dari pihak pabrik atau korporasi.
Pertemuan ini menjadi langkah awal bagi DPRD Bangka dan Bangka Selatan untuk menyusun langkah advokasi selanjutnya, termasuk kemungkinan mendorong regulasi daerah yang lebih berpihak pada pekebun mandiri.