TANJUNGPANDAN — Ketua DPRD Belitung, Vina Cristyn Ferani, mengungkapkan bahwa laporan hasil reses tersebut telah disampaikan dalam sidang paripurna yang digelar pada Selasa (19/11/2024). Setiap daerah pemilihan (dapil) memiliki juru bicara yang membacakan aspirasi warganya secara langsung dalam forum tersebut.
Vina merinci, sejumlah isu utama yang paling banyak disuarakan masyarakat adalah kondisi infrastruktur yang memprihatinkan. Aspirasi ini disampaikan oleh Izar Abdullah (Dapil I), Yola Junita (Dapil II), Didin Solehudin (Dapil III), dan Mahyudin (Dapil IV) selaku jubir masing-masing dapil.
“Mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, lampu PJU, dan permasalahan sampah,” kata Vina di Tanjungpandan, Selasa, mencontohkan ragam keluhan yang diterima.
Salah satu sorotan paling kritis adalah kondisi di Kelurahan Paal Satu. Vina menegaskan, lokasi tersebut saat ini menjadi tempat pembuangan sampah dari sejumlah titik wilayah lain di Belitung. Permasalahan ini dinilai membutuhkan solusi permanen, bukan sekadar penanganan sementara.
“Sudah beberapa kali dibersihkan masih ada sampah, maka solusinya apakah kontainer ditambah dan frekuensi pengangkutan sampah ditambah,” ujar Vina. Ia menambahkan, setiap kelurahan dan desa juga harus bertanggung jawab atas wilayahnya masing-masing agar beban tidak terpusat di satu titik.
Isu lain yang mengemuka adalah nasib para pedagang seafood di kawasan wisata Pantai Tanjung Tinggi. Bangunan tempat berjualan yang ada saat ini dinilai terlalu kecil dan sempit, sehingga tidak nyaman bagi pedagang maupun wisatawan.
Vina menjelaskan, lahan tersebut merupakan milik PT Ranati yang berencana mengelolanya. Ada wacana pemindahan lokasi berjualan, namun hal ini masih perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. “Karena bagaimana pun para pedagang seafood mereka adalah pendukung pariwisata,” tegasnya.
Vina memastikan seluruh hasil reses ini akan diserahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) Belitung sebagai pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD. Namun, tidak semua aspirasi bisa langsung direalisasikan karena keterbatasan anggaran.
“Ada skala prioritas yang urgen akan didahulukan. Memang pembicaraan anggaran pasti ada keterbatasan, tapi mana yang menjadi skala prioritas itu yang akan diutamakan untuk direalisasikan,” ujar Vina menutup pernyataannya.