PANGKALPINANG — Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) menjadi forum yang mempertemukan kepentingan kota dan provinsi. David Oktaviandi menilai pengaturan pemanfaatan ruang harus memastikan arah pembangunan Pangkalpinang tidak bertabrakan dengan rencana zonasi pesisir provinsi.
Rapat koordinasi membahas inventarisasi data serta aspirasi perubahan alokasi ruang dari zona tambang menjadi zona perikanan tangkap. Pembahasan itu menjadi pintu masuk bagi Pemkot untuk menegaskan posisi Pangkalpinang dalam peta ruang provinsi.
Mengapa Pangkalpinang Dikunci sebagai Kawasan Non-Tambang
Karakter Pangkalpinang sebagai ibu kota provinsi sekaligus pusat jasa dan perdagangan menjadi pertimbangan utama penentuan peruntukan ruang. Aktivitas ekonomi kota ini berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat dan kegiatan perdagangan dari kabupaten-kabupaten di sekitarnya.
David menyampaikan bahwa pembangunan Pangkalpinang difokuskan pada empat sektor utama. Kegiatan di luar sektor tersebut ditempatkan sebagai fungsi pendukung, bukan penggerak utama ruang kota.
Perikanan Jadi Sektor yang Dipertahankan di Tengah Zonasi Tambang
Pengaturan ruang dinilai harus tetap mempertimbangkan kebutuhan sektor perikanan, termasuk aktivitas perdagangan hasil tangkapan nelayan. Salah satu yang disorot adalah keberadaan eksportir ikan yang selama ini menyerap komoditas perikanan berkualitas ekspor.
Bagi warga pesisir, kepastian zona perikanan tangkap menentukan kelangsungan usaha harian mereka. Perubahan alokasi ruang dari zona tambang ke zona perikanan tangkap menjadi salah satu aspirasi yang dibahas dalam rapat tersebut.
Dasar Hukum yang Dipakai Pemkot
Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2011–2030 menjadi salah satu dasar dalam pembahasan sinkronisasi tata ruang dan zonasi pesisir. Perda itu mengarahkan wilayah Pangkalpinang sebagai kawasan bebas aktivitas pertambangan.
Rapat di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi tahap sinkronisasi antara rencana kota dan rencana provinsi. Hasil inventarisasi data dan aspirasi perubahan alokasi ruang akan menentukan bentuk akhir zonasi pesisir di wilayah Pangkalpinang.