PANGKALPINANG — Wali Kota Pangkalpinang Saparudin menyatakan keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi dasar penetapan prioritas dalam Raperda APBD 2027. Program pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan dan manfaat yang paling dirasakan masyarakat, bukan sekadar daftar keinginan tiap perangkat daerah.
Rapat Paripurna Ketiga Masa Persidangan I Tahun 2026 menjadi forum kesepakatan antara eksekutif dan legislatif atas besaran belanja daerah Rp927,44 miliar tersebut.
Pendidikan dan Kesehatan Masih Jadi Poros Belanja
Peningkatan kualitas pendidikan masuk dalam daftar prioritas bersama pelayanan kesehatan. Dua sektor pelayanan dasar itu disebut lebih dulu dibanding pos lain dalam penyusunan anggaran tahun depan.
Pemkot belum merinci berapa alokasi masing-masing sektor dalam Raperda yang baru disepakati. Angka per pos baru akan muncul setelah dokumen APBD ditetapkan secara resmi.
Kebersihan Kota dan Pasar Tradisional Ikut Dibiayai
Pengelolaan persampahan dan kebersihan lingkungan mendapat perhatian tersendiri dalam Raperda APBD 2027. Penataan pasar tradisional juga masuk daftar prioritas, berdampingan dengan penguatan ekonomi kerakyatan.
Dua pos itu menyangkut aktivitas harian warga Kota Pangkalpinang. Sampah rumah tangga dan kondisi pasar menjadi persoalan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Infrastruktur: Taman Kota hingga Ruang Terbuka Publik
Di bidang infrastruktur, Pemkot mengarahkan belanja pada pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum. Penataan taman kota serta pengembangan ruang terbuka publik masuk dalam rencana yang sama.
Peningkatan kualitas pelayanan publik melengkapi daftar prioritas yang disepakati dalam rapat paripurna tersebut.
Kapan APBD 2027 Mulai Berlaku
Raperda yang telah disepakati masih menunggu tahapan penetapan sebelum berlaku penuh. Belanja daerah Rp927,44 miliar itu akan menjadi acuan Pemkot Pangkalpinang dalam menjalankan program sepanjang 2027.
Sejumlah program yang masuk prioritas, seperti penataan pasar dan pengelolaan sampah, bergantung pada kesiapan perangkat daerah mengeksekusi anggaran setelah dokumen ditetapkan.