PANGKALPINANG — Dua dokumen RDTR yang disusun Pemkot Pangkalpinang meliputi 4 dari 7 kecamatan serta 25 dari 42 kelurahan di kota itu. Konsultasi Publik (KP) I RDTR dan FGD I KLHS dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Pangkalpinang Juhaini di Ballroom Hotel Swiss-Belhotel, Rabu (18/11/2026).
Pemda menargetkan RDTR menjadi landasan pengaturan pemanfaatan ruang, kepastian perizinan, dan pengembangan investasi di dua kawasan tersebut.
Mengapa RDTR Bukit Intan dan Pusat Kota Dipercepat
Bantuan teknis dari Kementerian ATR/BPN menjadi jalur percepatan penyusunan dua dokumen tata ruang tersebut. Pemkot menilai dua wilayah perencanaan itu menanggung tekanan pembangunan paling besar di Pangkalpinang.
Bukit Intan dan Pusat Kota mencakup 25 kelurahan yang tersebar di empat kecamatan. Skala itu membuat RDTR dibutuhkan sebagai rujukan tunggal sebelum izin pembangunan dikeluarkan.
4.820 Hektare atau 46 Persen Wilayah Kota
Luas dua wilayah perencanaan mencapai 4.820 hektare, setara sekitar 46 persen dari total luas wilayah Pangkalpinang. Dengan cakupan itu, hampir separuh kota akan diatur lewat dua dokumen RDTR yang sedang disusun.
Pemkot menyebut penyusunan RDTR ini menyasar kepastian perizinan bagi warga dan pelaku usaha. Selama dokumen belum rampung, pemanfaatan ruang di dua kawasan dinilai rawan tumpang tindih.
Konsultasi Publik dan KLHS Berjalan Bersamaan
Konsultasi Publik I RDTR digelar bersamaan dengan FGD I KLHS. Dua forum itu menjadi tahapan awal sebelum dokumen naik ke pembahasan berikutnya.
Juhaini membuka langsung kedua forum tersebut mewakili Pemkot Pangkalpinang. Kehadiran unsur pemerintah kota, Kementerian ATR/BPN, dan peserta konsultasi menandai dimulainya tahap masukan publik.
Apa yang Diperoleh Warga dan Pelaku Usaha
RDTR yang rampung akan menjadi dasar pengaturan pemanfaatan ruang di Bukit Intan dan Pusat Kota. Bagi warga, dokumen itu berfungsi sebagai rujukan saat mengurus izin mendirikan bangunan dan perubahan penggunaan lahan.
Bagi pelaku usaha, kepastian lokasi dan zonasi memangkas waktu pengurusan perizinan. Pemkot menempatkan RDTR sebagai instrumen untuk menarik investasi masuk ke dua kawasan tersebut.
Penyusunan RDTR masih berjalan melalui tahapan konsultasi publik dan kajian lingkungan. Pemkot belum menyebut tenggat akhir penyelesaian kedua dokumen itu.