Pencarian

UU 27/2026 Wajibkan Perusahaan Setor Dana Pesangon, Pakar Soroti Risiko

Selasa, 17 November 2026 • 08:26:31 WIB
UU 27/2026 Wajibkan Perusahaan Setor Dana Pesangon, Pakar Soroti Risiko
Perusahaan non-UMK wajib menyetor dana cadangan pesangon paling lambat Oktober 2027 sesuai Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026.

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Perusahaan di luar kategori usaha mikro dan kecil wajib menyetor dana cadangan pesangon yang dikelola negara paling lambat Oktober 2027. Kewajiban itu tercantum dalam Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dua pengamat ekonomi mengingatkan, tanpa pemisahan dana dan aturan penjaminan yang tegas, uang pekerja rentan terkena salah kelola dan risiko investasi.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut Dana Cadangan Pesangon (DCP) dirancang agar pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK) tetap menerima pesangon, meski perusahaan tengah kesulitan keuangan. Skema ini menyasar masalah lama, yakni perusahaan yang tidak punya likuiditas cukup saat PHK terjadi.

Dana jumbo hasil setoran perusahaan itu nantinya dikelola negara. Pertanyaannya, apakah pengelolaan oleh pemerintah otomatis menjamin uang buruh aman?

Kepastian Pesangon Naik, Asal Dana Terlindungi

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai DCP dapat memperkuat kepastian pembayaran pesangon. Selama ini ada perusahaan yang kekurangan likuiditas, bahkan menghindari atau menunda kewajiban membayar hak pekerja.

Namun, manfaat tersebut hanya terasa jika dana benar-benar terlindungi, tercatat sebagai hak pekerja, dan bisa dicairkan cepat saat PHK terjadi, kata Ronny.

Menurut dia, pengelolaan oleh negara bukan satu-satunya pilihan. Pemerintah bisa menetapkan standar dan mengawasi kepatuhan, sementara dana dikelola lembaga profesional dengan tata kelola independen.

"Yang terpenting, dana tersebut tidak boleh berubah menjadi sumber pembiayaan pemerintah atau tercampur dengan keuangan negara," ujarnya.

Risiko Pasar hingga Campur Tangan Politik

Pengamat ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengukur keberhasilan DCP dari satu hal: apakah pekerja benar-benar menerima haknya. Besarnya dana yang terkumpul bukan tolok ukur.

"Perlindungan terbaik bukan dana terbesar, melainkan hak yang benar-benar sampai," ujarnya.

Syafruddin menilai pengalaman pemerintah mengelola program jaminan sosial tidak otomatis membuat DCP bebas risiko. Dana cadangan bisa menghadapi risiko pasar, likuiditas, operasional, hingga campur tangan politik.

Gelombang PHK juga dapat melonjakkan kebutuhan pencairan justru ketika nilai aset investasi sedang turun. Ia menyarankan pemerintah menggelar simulasi tekanan secara berkala.

Syarat agar Uang Pekerja Tetap Aman

Ronny menegaskan, kapasitas pemerintah membangun sistem pengelolaan dana tidak otomatis menjamin uang pekerja aman. Risikonya mencakup salah kelola, investasi terlalu agresif, konflik kepentingan, dan penggunaan dana di luar peruntukan.

Karena itu, DCP harus diperlakukan sebagai dana titipan dengan prinsip fiduciary duty, yaitu kewajiban pengelola mengutamakan kepentingan pemilik dana. Aset dan rekening harus dipisahkan dari APBN maupun dana operasional lembaga.

Syafruddin sependapat soal pemisahan dana dan menambahkan perlunya pencatatan yang jelas serta perlindungan hukum. Investasi, menurut keduanya, perlu dibatasi pada instrumen aman dan likuid, disertai audit dan keterbukaan laporan keuangan.

Dalam pandangan Ronny, dana ini berbeda dari dana investasi biasa.

"Dana ini bukan dana investasi biasa, tapi hak pekerja yang dititipkan untuk menjamin masa depan mereka ketika kehilangan pekerjaan," ucapnya.

Siapa yang Menanggung Jika Dana Merugi

Kedua pengamat menyoroti celah yang sama: kejelasan pihak yang bertanggung jawab. Ronny meminta pemerintah menjelaskan siapa yang menanggung kerugian akibat kegagalan pengelolaan maupun penyalahgunaan, lengkap dengan mekanisme kompensasi dan pertanggungjawaban.

Syafruddin meminta kejelasan serupa untuk kekurangan dana akibat kerugian investasi. Tanpa jawaban itu, janji keamanan dana tidak punya pegangan.

"Tanpa aturan penjaminan yang tegas, janji keamanan hanya bersifat politis," ujarnya.

Perusahaan masih punya waktu hingga Oktober 2027 untuk memenuhi kewajiban setoran. Rentang itu sekaligus menjadi ruang bagi pemerintah untuk menyusun aturan turunan soal pemisahan dana, batas investasi, dan penjaminan.

Follow belitungterkini.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: cnnindonesia.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Berita Terkini

Indeks