Pencarian

Indika Energy Buka Suara soal Rencana Negara Kuasai 70% Tambang

Kamis, 19 November 2026 • 15:52:31 WIB
Indika Energy Buka Suara soal Rencana Negara Kuasai 70% Tambang
Direktur Utama PT Indika Energy Tbk Azis Armand menyampaikan sikap perseroan terhadap rencana penguasaan 70% tambang oleh negara dalam Paparan Publik INDY di Jakarta, Kamis (19/11).

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — PT Indika Energy Tbk (INDY) menyatakan akan mencermati rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin negara menguasai atau mengelola 70% tambang di Indonesia. Emiten afiliasi Arsjad Rasjid itu menegaskan akan mengikuti setiap kebijakan pemerintah, tetapi berharap mekanisme dan aturan pelaksanaannya dijelaskan lebih dulu.

Direktur Utama INDY Azis Armand menyampaikan sikap perseroan dalam acara Paparan Publik INDY di Jakarta, Kamis (19/11). Menurut dia, kebijakan pengelolaan sumber daya alam perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan negara dan keberlanjutan operasional perusahaan.

Azis menegaskan INDY selama ini berupaya menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Perseroan juga akan mengikuti setiap kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sumber daya alam.

"Kami akan mencermati apa yang akan diperintahkan oleh negara. Kami di Indika Energy selama ini selalu berusaha mematuhi aturan yang berlaku," ujar Azis.

Isi Instruksi Prabowo ke Menteri ESDM

Rencana penguasaan negara atas mayoritas tambang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat Peresmian Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu. Prabowo menginstruksikan agar 70% tambang di Indonesia dikuasai atau dikelola negara.

Instruksi itu menyasar seluruh izin tambang dan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Menurut Prabowo, cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara.

"Saya kasih instruksi ke menteri-menteri terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya," kata Prabowo, dikutip Senin (16/11).

Prabowo menyebut pemerintah tengah memperbaiki sistem ekonomi Indonesia. Ia ingin ekonomi negara ini ditegakkan mengacu pada Pasal 22 dan 34 UUD 1945, yang menempatkan bumi, air, dan kekayaan alam sebagai milik negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Modal Asing Masih Dibuka, Asal Untung Mayoritas ke RI

Meski mendorong penguasaan negara, Prabowo memastikan pengusaha masih boleh menanamkan modal atau investasi tambang di Indonesia. Indonesia dinilai masih membutuhkan modal, dengan catatan keuntungan investasi mayoritas harus masuk ke bangsa Indonesia.

"Kalau tidak, karena kita butuh mungkin (pengusaha) boleh memasukkan modal, (tapi) investasi anda kembali setelah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia," ujarnya.

Prabowo menyebut hasil penegakan kebijakan ini akan dirasakan manfaatnya dalam beberapa bulan ke depan. Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi soal mekanisme, tenggat, maupun dasar hukum operasional dari instruksi tersebut.

Yang Dituntut INDY dari Kebijakan Tambang

Azis menilai kebijakan pengelolaan sumber daya alam perlu mempertimbangkan dua hal sekaligus. Perusahaan harus tetap dapat beroperasi secara berkelanjutan, sementara negara juga memperoleh manfaat dari kegiatan tambang.

"Kami juga ingin mencermati bahwa harus ada keseimbangan antara perusahaan yang harus terus beroperasi secara berkelanjutan dan bisa memberikan manfaat bagi negara," katanya.

Posisi INDY mencerminkan sikap hati-hati emiten tambang menghadapi wacana yang belum berbentuk aturan teknis. Bagi investor, ketidakjelasan mekanisme penguasaan saham oleh negara menjadi faktor yang perlu dicermati karena berpotensi mengubah struktur kepemilikan dan pembagian keuntungan di sektor pertambangan.

Follow belitungterkini.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: katadata.co.id

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Berita Terkini

Indeks