PANGKALPINANG — Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigusjaya itu dihadiri Gubernur Babel Hidayat Arsani, Pj Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Babel. Fraksi-fraksi DPRD menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Persetujuan Jadi Tahapan Penting Sebelum Ditetapkan Jadi Perda
Persetujuan DPRD menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penetapan Perubahan APBD sebelum diberlakukan sebagai Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. DPRD menjalankan fungsi penganggaran bersama pemerintah daerah, sementara pelaksanaan program menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Dengan telah disetujuinya Perubahan APBD 2026, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan anggaran secara transparan dan akuntabel.
Gubernur: Uang Rakyat Kita Kembalikan ke Rakyat
Usai keputusan diambil, Hidayat Arsani menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Babel atas sinergi serta kerja sama selama proses pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026.
"Saya Gubernur Bangka Belitung mengucapkan terima kasih atas atensi dan kerja samanya. Hari ini kita sama-sama menyaksikan dalam Sidang Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD," ujar Hidayat.
Hidayat menegaskan APBD harus dikelola secara bertanggung jawab dan digunakan untuk mendukung pembangunan serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Bangka Belitung.
"Dengan uang ini mungkin cukup kalau kita olah benar-benar. Semoga uang ini bisa membawa amanah. Uang rakyat kita kembalikan ke rakyat. Kita tidak sia-siakan uang ini untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi kita utamakan kepentingan rakyat," tegas Hidayat.
Gubernur Minta Pengelola Anggaran Jauhi KKN
Hidayat juga meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran daerah menjaga integritas dan menghindari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
"Kita minta kita bebas dari segala isu KKN untuk memperjuangkan negeri Serumpun Sebalai ini," tambahnya.
Pemerintah Provinsi Babel menegaskan anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sinergi DPRD dan Pemprov Jadi Kunci Pelaksanaan Program
Persetujuan Perubahan APBD 2026 sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Babel. Kedua pihak diharapkan memastikan setiap program dan kegiatan yang telah dianggarkan dapat dilaksanakan secara efektif.
Rapat paripurna ditutup setelah seluruh agenda pengambilan keputusan terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 selesai dilaksanakan.
