JAKARTA — Sistem ekspor CPO yang sebelumnya bisa dilakukan melalui berbagai jalur dan mitra dagang, kini dipusatkan melalui satu badan yang ditunjuk pemerintah. Petani kecil dan menengah mengeluhkan birokrasi berlapis yang justru menambah biaya operasional dan menggerus margin keuntungan.
Petani Sawit Bangka Belitung Ikut Terdampak
Persoalan tata niaga sawit bukan hal baru di Indonesia. Di Bangka Belitung, konflik lahan perkebunan sawit antara petani, korporasi, dan pemerintah daerah masih menjadi polemik berkepanjangan. Kebijakan baru ini dikhawatirkan memperparah posisi petani rakyat yang selama ini mengandalkan ekspor sebagai sumber pendapatan utama.
“Kami menolak keras regulasi yang diskriminatif ini. Petani sawit rakyat sudah susah payah menanam dan merawat kebun, tapi akses pasar malah dipersempit,” ujar juru bicara massa di lokasi aksi.
Tuntutan: Kaji Ulang dan Libatkan Petani
Dalam orasinya, serikat petani menuntut Kementan segera mengkaji ulang kebijakan tersebut. Mereka meminta pemerintah membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk petani rakyat, sebelum menerapkan regulasi yang berdampak luas terhadap industri sawit nasional.
“Kami bukan menolak regulasi, tapi kami menolak kebijakan yang dibuat tanpa melibatkan kami sebagai pelaku usaha di lapangan. Pemerintah harus turun ke bawah, lihat realita petani sawit, baru buat aturan,” tegas peserta aksi yang mengaku mewakili petani dari Sumatera Utara.
Belum Ada Tanggapan Resmi dari Kementan
Hingga siang ini, belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Pertanian. Namun, beberapa pejabat Kementan terlihat menerima delegasi perwakilan massa untuk mendengarkan aspirasi secara langsung di dalam gedung.
Fakta Singkat Seputar Aksi Petani Sawit
- Aksi digelar di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Senin (26/5/2026)
- Kebijakan ekspor satu pintu menyulitkan akses petani kecil ke pasar internasional
- Petani khawatir margin keuntungan tergerus biaya administrasi berlapis
- Indonesia adalah produsen dan eksportir CPO terbesar di dunia
Potensi Efek Domino Jika Tak Matang
Para pengamat ekonomi pertanian menyarankan pemerintah menerapkan kebijakan bertahap dengan sosialisasi menyeluruh. Sistem satu pintu dinilai bisa efektif jika disertai kemudahan akses, transparansi harga, dan perlindungan terhadap petani dari monopoli pihak tertentu.
Aksi damai ini direncanakan berlangsung hingga sore hari. Massa terus berdatangan dari berbagai wilayah untuk menyuarakan aspirasi yang sama. Mereka berharap suara petani sawit rakyat tidak diabaikan dalam perumusan kebijakan yang menyangkut hajat hidup jutaan keluarga di Indonesia.
