Pemkab Bangka Siapkan Rp22 Miliar untuk Gaji ke-13 ASN dan PPPK, Cair Juni 2026

SUNGAILIAT — Pemerintah Kabupaten Bangka memastikan anggaran gaji ke-13 bagi ASN dan PPPK penuh waktu sudah siap dicairkan. Total dana yang dialokasikan mencapai Rp22 miliar, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.

Asisten Administrasi Umum dan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka, Hariyadi, mengatakan pencairan direncanakan pada awal atau pertengahan Juni 2026. "Dana dan surat edaran sudah disiapkan, tinggal menunggu dicairkan," ujarnya di Sungailiat, Selasa.

Beban Pendidikan Anak di Tengah Tahun Jadi Alasan Pemberian Gaji ke-13

Pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 mengatur pemberian gaji ke-13 ini. Salah satu tujuannya adalah meringankan beban biaya kebutuhan keluarga, khususnya biaya pendidikan anak yang biasanya meningkat di pertengahan tahun ajaran.

Bupati Bangka, Fery Insani, mengingatkan agar gaji ke-13 digunakan sesuai peruntukannya. "Hendaknya digunakan sesuai dengan tujuan dan harapan pemerintah, jangan digunakan untuk kepentingan yang tidak bermanfaat," katanya.

Kebijakan ini juga berfungsi sebagai stimulus ekonomi daerah. Pemerintah berharap tambahan penghasilan bagi ASN dan PPPK bisa mempertahankan daya beli masyarakat serta meningkatkan konsumsi rumah tangga di Bangka.

ASN dan PPPK Dituntut Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Di balik pemberian hak tersebut, Bupati Fery Insani menekankan adanya kewajiban yang harus dipenuhi para aparatur. "Setelah pemerintah memenuhi hak dengan pemberian gaji ke-13, ASN dan PPPK penuh waktu dituntut harus mampu memenuhi kewajiban dengan menjalankan tugas pelayanan dengan baik, ikhlas dan profesional guna kepentingan masyarakat," ujarnya.

Pencairan gaji ke-13 ini menjadi kabar baik bagi ribuan ASN dan PPPK di lingkungan Pemkab Bangka. Dengan total penerima mencapai 3.000 orang, masing-masing aparatur akan menerima nominal sesuai dengan golongan dan masa kerja masing-masing.

Kebijakan serupa juga diterapkan di sejumlah daerah lain di Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga kesejahteraan aparatur negara sekaligus mendorong perekonomian lokal di tengah tahun.