Pemkot Pangkalpinang Gandeng Dunia Usaha Jaga Keaktifan Peserta UHC, Capaian Tembus 99 Persen

PANGKALPINANG — Wali Kota Pangkalpinang Saparudin mengungkapkan capaian UHC di kotanya telah mencapai lebih dari 99 persen. Namun, tantangan terbesar ke depan bukan lagi menjaring peserta baru, melainkan mempertahankan agar mereka tetap aktif membayar iuran.

“Masih ada sekitar 597 orang yang belum terdata kepesertaannya. Kendalanya bermacam-macam, seperti administrasi dan KTP yang belum lengkap,” kata Saparudin usai menghadiri forum komunikasi implementasi strategi penguatan rekrutmen dan reaktivasi peserta UHC, Senin.

Angka Keaktifan Pesharusnya Tidak Turun di Bawah 80 Persen

Saparudin menekankan bahwa tingkat keaktifan peserta BPJS Kesehatan saat ini berada di angka 82 persen. Ia khawatir jika angka tersebut terus merosot, status UHC prioritas yang sudah diraih Kota Pangkalpinang bisa terancam.

“Nah ini yang harus kita pertahankan. Jangan sampai turun di bawah 80 persen,” ujarnya.

CSR Perusahaan Jadi Solusi Pembayaran Iuran Warga Kurang Mampu

Untuk menekan angka kepesertaan yang tidak aktif, Pemkot Pangkalpinang mendorong dunia usaha untuk turun tangan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Skemanya, perusahaan bisa membayarkan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat desil 1 sampai 5.

“Kita memfasilitasi kerja sama BPJS dengan Bank Sumsel Babel agar dunia usaha bisa membantu pembayaran BPJS masyarakat desil 1 sampai 5 melalui dana CSR,” kata Saparudin.

Pendataan Ulang Warga yang Belum Terdaftar

Selain mengandalkan CSR, pemerintah kota juga akan melakukan pendataan ulang terhadap warga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Dinas sosial setempat diminta turun ke lapangan untuk menjangkau mereka yang selama ini luput dari data.

“Saya sudah minta dinas sosial untuk mendatangi masyarakat yang belum terdata supaya kepesertaannya bisa segera aktif,” ujar Saparudin.

Forum komunikasi yang digelar di Pangkalpinang itu menjadi ajang koordinasi antara Pemkot, BPJS Kesehatan, Bank Sumsel Babel, dan perwakilan dunia usaha untuk menyamakan strategi. Kolaborasi ini diharapkan mampu menjaga status UHC prioritas yang sudah diraih, sekaligus memastikan seluruh warga Pangkalpinang terlindungi jaminan kesehatan nasional.