KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Kementerian Perhubungan dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menandatangani Berita Acara Kesepakatan Tahap II pengusahaan alur-pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu, dengan masa konsesi 24 tahun sejak penandatanganan. Kesepakatan ini menjadi dasar hukum bagi Pelindo mengelola alur masuk-keluar kapal di salah satu pelabuhan strategis yang menopang ekspor-impor Bengkulu dan sekitarnya.
Penandatanganan berlangsung di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (13/10/2026). Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Pulau Baai, Petrus Christanto Maturbongs, mewakili pemerintah, sementara General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Bengkulu, Dimas Rizky Kusmayadi, menandatangani untuk badan usaha. Plt Dirjen Perhubungan Laut, Lollan Panjaitan, menyaksikan langsung prosesi tersebut.
Kabag Humas dan Umum Ditjen Hubla, Heri Junaedi, mengonfirmasi kesepakatan itu kepada media sehari setelahnya, Rabu (14/10/2026). Penandatanganan ini menuntaskan tahap kedua dari rangkaian perjanjian pengusahaan alur-pelayaran yang sebelumnya sudah dimulai.
Konsesi berlaku 24 tahun sejak berita acara diteken. Dalam periode itu, Pelindo bertanggung jawab menjaga alur-pelayaran tetap memenuhi standar teknis: kedalaman dan lebar yang memadai, ketersediaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) yang andal, serta penerapan manajemen risiko secara konsisten.
Lollan menegaskan orientasi kesepakatan bukan semata ekonomi. "Pengusahaan alur-pelayaran harus menjamin tersedianya alur yang andal, aman, dan memenuhi standar pelayanan. Prinsip safety first harus menjadi landasan dalam setiap tahapan pelaksanaannya, karena keselamatan pelayaran merupakan prioritas utama yang tidak dapat ditawar," ujarnya.
Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran beserta aturan turunannya. Ditjen Hubla juga meminta seluruh pihak menyusun rencana aksi yang memuat tahapan pekerjaan, target waktu, pembagian peran, serta mekanisme pengendalian dan pelaporan.
Pelabuhan Pulau Baai berperan sebagai pintu logistik utama Provinsi Bengkulu. Arus ekspor-impor, distribusi barang pokok, hingga konektivitas antarpulau bergantung pada kelancaran alur masuk-keluar kapal di perairan ini.
Alur yang tidak terpelihara membuka risiko kandas dan tubrukan kapal. Karena itu, Lollan menyebut keberhasilan konsesi tidak diukur dari pekerjaan fisik atau besarnya investasi semata. "Yang lebih penting adalah manfaat nyata yang dirasakan, mulai dari meningkatnya keselamatan pelayaran, menurunnya risiko kecelakaan, terjaminnya kondisi alur sesuai standar, hingga semakin lancarnya distribusi logistik," tegasnya.
KSOP Kelas III Pulau Baai memegang fungsi pengawasan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan konsesi. Fokusnya pemenuhan aspek keselamatan, keamanan, dan kepatuhan regulasi. Direktorat Kepelabuhanan memberi pendampingan teknis dan evaluasi berkala agar target tercapai sesuai jadwal.
Dari sisi Pelindo, Direktur Pengembangan Usaha Prasetyo menyatakan dukungan penuh. "Harapannya, penetapan konsesi atas pengelolaan alur-pelayaran ini bisa segera kita implementasikan. Secara prinsip, Pelindo mendukung program-program pemerintah, utamanya untuk menjaga keselamatan pelayaran dan juga kelancaran distribusi logistik di Provinsi Bengkulu serta wilayah-wilayah operasi kami," ujar Prasetyo.
Lollan menutup dengan penekanan pada sinergi kedua pihak. "Sinergi antara pemerintah dan badan usaha harus terus diperkuat. Setiap tahapan pelaksanaan perlu dikawal dengan baik, dan setiap keputusan harus berorientasi pada pengurangan risiko kecelakaan, perlindungan pengguna jasa, serta kelancaran lalu lintas kapal," jelasnya.
Bagi Bengkulu, konsesi 24 tahun ini menentukan wajah logistik daerah dalam dua dekade ke depan. Kelancaran alur Pulau Baai akan langsung terasa pada biaya angkut barang, kecepatan bongkar-muat, dan daya saing komoditas ekspor daerah itu.