KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengakui hingga kini belum ada payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) yang menaungi kementerian koordinator yang baru dibentuk tersebut. Pengakuan itu disampaikan Bahlil di tengah jabatannya yang sudah berjalan beberapa pekan sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto.
Bahlil Lahadalia buka suara soal status hukum Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi yang ia pimpin. Dalam gelaran Investor Daily Summit 2026, Rabu (7/10), ia menyatakan Perpres yang menjadi dasar pembentukan lembaga baru itu masih dalam tahap pembahasan. "Saya dilantik menjadi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, sekaligus merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), strukturnya saja, Perpres-nya itu masih pembahasan," kata Bahlil.
Pernyataan itu menegaskan bahwa pelantikan yang sudah dilakukan Presiden Prabowo beberapa pekan lalu belum diikuti kelengkapan administrasi negara. Padahal, Perpres biasanya menjadi rujukan resmi sebelum sebuah kementerian koordinator menjalankan program dan menyerap anggaran.
Kementerian yang Masuk Koordinasi Masih Digodok
Bahlil belum bisa memastikan kementerian mana saja yang nantinya berada di bawah koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi. Namun ia memberi bocoran soal dua kementerian yang hampir pasti masuk. "Yang sudah pasti itu adalah ESDM dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi," ujarnya.
Selain dua kementerian itu, ada sejumlah instansi yang tengah dikaji untuk dikonsolidasikan. Kementerian Perindustrian disebut Bahlil sebagai salah satu kandidat kuat karena keterkaitannya dengan industrialisasi. "Kalau kita bicara hilirisasi kan, kita bicara industrialisasi. Karena instrumen daripada hilirisasi untuk mencapai nilai tambahnya industri," kata dia.
Menurut Bahlil, masih ada satu hingga dua kementerian lain yang berpotensi ikut bergabung. Namun ia belum mau menyebutkan secara rinci karena pembahasan masih berjalan.
Anggaran Pakai Pos ESDM, Tidak Ada Pos Baru
Isu pemborosan keuangan negara menjadi salah satu kekhawatiran yang ingin diredam Bahlil. Ia menegaskan pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi tidak akan menambah belanja negara karena seluruh anggaran kementerian koordinator itu akan memakai pos Kementerian ESDM. "Semua anggarannya memakai anggaran ESDM," tegasnya.
Dengan skema itu, tidak ada alokasi baru yang harus disiapkan pemerintah. Bahlil menyebut langkah tersebut sebagai bentuk optimalisasi anggaran yang sudah ada, bukan penambahan beban fiskal.
Latar Belakang Pembentukan
Pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong hilirisasi sumber daya alam. Bahlil menyebut arahan Presiden diterjemahkan ke dalam Asta Cita, khususnya pada sektor kedaulatan energi, kedaulatan pangan, dan hilirisasi.
"Keputusan menjadi pekerjaan, pekerjaan menjadi hasil, dan hasil harus menjadi manfaat bagi rakyat," ujar Bahlil mengulang arahan Prabowo.
Hilirisasi sendiri menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri. Selama ini, sebagian besar bahan mentah diekspor tanpa pengolahan lebih lanjut. Dengan hilirisasi, pemerintah berharap nilai tambah industri bisa dinikmati di dalam negeri, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga penerimaan negara.
Namun tanpa payung hukum yang final, sejumlah pihak menilai Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi masih menghadapi ketidakpastian, terutama soal kewenangan koordinasi antar-kementerian dan dasar hukum penggunaan anggaran. Kejelasan Perpres akan menentukan seberapa cepat lembaga ini bisa bekerja efektif.
