KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, mengingatkan bahwa status Indonesia sebagai produsen besar nikel dan batu bara hanyalah modal awal. Bursa komoditas kelas dunia tidak tumbuh hanya karena melimpahnya pasokan, melainkan karena mampu menjadi pusat perdagangan yang dipercaya pelaku pasar global.
"Bursa komoditas ini harus berada pada tempat yang menjadi hub, punya interkoneksi keterhubungan dengan berbagai negara, berbagai kota terutama kota-kota utama dan negara-negara utama yang ada di dunia," kata Faisal kepada Akurat.co, Selasa (18/8/2026).
Faisal menekankan faktor trust atau kepercayaan menjadi penentu utama keberhasilan BMKS. Pasar tidak akan serta-merta berbondong-bondong bertransaksi di bursa baru hanya karena pemerintah menginginkannya.
"Masalah trust ini kepercayaan terhadap bursa tersebut dipengaruhi oleh kredibilitasnya, infrastrukturnya dan juga mungkin sistem yang dibangun dan juga orang-orang tentu saja ya siapa yang kemudian menggerakkan ini," ujarnya.
Artinya, kualitas pengelola bursa, sistem perdagangan yang transparan, serta infrastruktur pendukung menjadi paket yang tidak bisa ditawar. Tanpa elemen-elemen itu, bursa komoditas lokal akan kesulitan bersaing dengan bursa yang sudah mapan di luar negeri.
Persoalan lain yang tidak kalah krusial adalah desain kelembagaan. Faisal menyoroti potensi tumpang tindih pengawasan antara BMKS dan bursa berjangka yang selama ini berada di bawah koordinasi Kementerian Perdagangan melalui Bappebti.
Jika BMKS kelak berada di bawah koordinasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah perlu merancang koordinasi yang jelas dengan Bappebti. Tujuannya agar tidak muncul kerancuan maupun ambiguitas dalam pelaksanaan perdagangan komoditas di lapangan.
"Sehingga ini penting juga karena intinya sih secara garis besar secara wacana bisa dipahami kenapa Indonesia perlu menjadi price setter tapi yang sering menjadi masalah adalah teknis desain dan juga implementasi dari kebijakan tersebut," tutur Faisal.
Wacana ini mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu. Pengumuman tersebut disampaikan saat Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/08/2026).
"Hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis," ujar Presiden Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa Indonesia selama puluhan tahun menjadi produsen berbagai komoditas penting dunia, mulai dari kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, hingga karet. Sebagai pemilik komoditas, Indonesia harus memiliki instrumen perdagangan sendiri agar posisi tawarnya di pasar global lebih kuat.
Faisal menegaskan bahwa tantangan terbesar bukan pada pembentukan bursa itu sendiri, melainkan pada efektivitas desain dan implementasi kebijakan. Bursa yang dibangun tanpa perencanaan matang justru berisiko menjadi beban baru bagi pelaku usaha.
"Yang kedua yang mempengaruhi juga daripada pelaku pasar terkait dengan kredibilitas dan juga operasionalitas daripada Bursa yang akan dibangun ini," pungkasnya.
Kepastian kebijakan dan regulasi juga harus dijaga agar mekanisme bursa tetap berbasis pasar dan tidak bias terhadap kepentingan politik atau negara tertentu. Jika hal ini terpenuhi, Indonesia memiliki peluang nyata untuk keluar dari posisi sebagai produsen yang menerima harga, menjadi penentu harga di pasar global.